.webp)
Program perbaikan 11 ribu unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat tidak terganggu anggarannya oleh pandemi COVID-19. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat (Disperkim Jabar) Boy Iman Nugraha mengatakan, program tersebut akan tetap berjalan tahun ini.
"Kalau yang lain-lain kena, Rutilahu program strategis Pak Gubernur masih bisa bertahan," kata Boy dalam keterangannya di Bandung, Kamis (27/8/2020). Perbaikan rutilahu ini, ujar Boy, tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai per unitnya mencapai Rp 17,5 juta.
"Targetnya 11 ribu unit, kami sekarang tengah sosialisasi, insyaallah September ini sudah mulai ada distribusi. Semoga ada kelancaran di keuangan," kata Boy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan distribusi dan inventarisasi calon penerima calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh pihak desa dan kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
"Nanti diverifikasi oleh kabupaten/kota. Secara teknis dan administrasi baru diajukan oleh BKM, LKM dan LPM ke aplikasi Si Rampak Sekar," ujarnya.
Seperti diketahui, aplikasi Si Rampak Sekar sendiri merupakan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pusat.
Menurutnya program rutilahu merupakan bantuan langsung provinsi ke masyarakat lewat tiga lembaga tingkat desa dan kelurahan. "Dari sisi proses ini melibatkan desa dan kelurahan," kata dia.
Boy menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) program ini menargetkan bisa memperbaiki 100 ribu unit rutilahu. Awalnya, setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 ribu diperbaiki lewat program ini.
"Sekarang baru bisa 11 ribu, nanti 2021 jadi 31.500 unit, karena setiap tahun 20 ribu. Ada sisa 90 ribu tahun ini diakumulasikan ke 2021, termasuk sisa 2018 lalu masuk ke 2021," pungkasnya.
(yum/mud)
