.webp)
Pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh kementerian/lembaga bakal mendapatkan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan pada awal 2021. Namun rencananya itu diprotes guru honorer di pelosok Cianjur.
Sebab, mereka yang berjuang mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.
Dodi Riana, guru honorer di SDN Jaya Mekar Desa Muara Cikadu Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, mengaku sedih begitu mengetahui pemerintah tengah menggodok rencana pulsa untuk PNS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal pada guru honorer lebih membutuhkan untuk proses mengajar siswa di tengah pandemi.
"Sedih dan aneh. Kami juga bekerja keras di tengah pandemi ini. Tapi hanya PNS yang dapat bantuan pulsa. Dimana keadilan untuk guru honorer?" ucap dia, Senin (24/8/2020).
Kondisi pandemi COVID-19 membuat gajinya per bulan habis untuk kebutuhan pulsa dan bahan bakar untuk mendatangi rumah siswa yang tidak memiliki gawai.
Dalam sebulan, kini dia harus mengeluarkan uang minimal Rp 220 ribu untuk pulsa dan kuota internet. Selain itu untuk biaya bensin, sedikitnya membutuhkan Rp 600 ribu per bulan.
Pengeluaran itu jauh dibandingkan dengan gajinya per bulan yang hanya Rp 325.000.
"Bisa terbayang bagaimana sulitnya kami. Dengan Rp 1,3 juta per 4 bulan atau Rp 325 ribu per bulan harus mengajar di tengah COVID-19 ini. Dipotong kebutuhan pulsa dan juara saja sudah tinggal sisa Rp 100 ribu. Belum biaya bensin dan lainnya. Jadinya minus per bulannya," ungkap dia.
Menurutnya banyak guru honorer di daerah pelosok yang bernasib sama bahkan lebih memprihatinkan dibandingkan dirinya. Ia berharap pemerintah memperhatikan para guru honorer terutama di tengah pandemi ini.
"Jangan hanya PNS, perhatikan nasib kami para guru honorer. Kami hanya minta keadilan. Selama ini belum ada bantuan untuk kami," pungkasnya.
Sekadar diketahui pemerintah merencanakan alokasi anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di semua kementerian/lembaga (K/L) atau tidak hanya berlaku bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan saja.
Kebijakan ini direncanakan berlaku mulai awal tahun 2021. Tetapi kebijakan ini juga hanya berlaku untuk PNS atau tidak berlaku untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah.
Tonton video 'Tak Punya Internet, Puluhan siswa belajar di Kantor Polisi':
