.webp)
Wakil Bupati Serang Pandji Tirayasa merasa bahwa stiker dirinya dan Bupati Tatu Chasanah di bantuan sosial COVID-19 bukan untuk kampanye. Ia mengatakan tak ada salahnya jika seorang kepala daerah aktif menjabat tambil di stiker tersebut.
"Itu kan mencantumkan gambar bupati dan wakil bupati eksisting, kalau calon itu salah, berkampanye. Kalau mencantumkan bupati dengan pakaian dinas barangkali tidak salah, tidak ada nuansa kampanye," kata Pandji saat dimintai tanggapan soal ini melalui sambungan telepon di Serang, Rabu (12/8/2020).
Meski ada imbauan dari Kemendagri soal larangan menempelkan stiker kepala daerah di setiap bantuan, menurutnya itu diterjemahkan larangan khusus yang bernuansa kampanye. Stiker yang ditempel oleh Pemkab Serang bergambar dirinya dan bupati digunakan untuk identifikasi penerima bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan tiap rumahnya kan ditempel stiker bahwa yang bersangkutan berhak menerima bantuan sekaligus sebagai koreksi kalau tidak layak bisa diverifikasi ulang," ujar Pandji.
Pandji kembali menegaskan, stiker di bantuan COVID-19 adalah gambar dirinya dan bupati menggunakan pakaian dinas. Di foto tersebut juga bukan sebagai calon bupati dan wakil bupati karena ia sendiri masih menjabat.
Tonton video 'Update Penyaluran Bansos untuk Pemulihan Ekonomi Nasional':
Bawaslu Banten memiliki pandangan berbeda soal stiker bergambar kepala daerah di bansos COVID-19 dan bantuan-bantuan di Kabupaten Serang. Itu dianggap melabrak imbauan Kemendagri dan berpotensi ada penyalahgunaan kewenangan. Meskipun keduanya belum secara resmi mendaftar ke penyelenggara pemilu sebagai calon kepala daerah.
"Pertama, kalau mengikuti imbauan Mendagri, kepala daerah tidak boleh boleh menampilkan foto kepala daerah dalam bansos. Kedua, kalau kita bicara potensi, itu ada potensi penyalahgunaan kewenangan," kata Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi kepada detikcom pada Selasa (11/8).
Sejauh ini, pasangan Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa digadang-gadang akan maju kembali sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Serang. Beberapa partai politik sudah memberikan rekomendasi kepada keduanya termasuk dari Partai Golkar, PKB dan PDIP, Hanura, NasDem, PPP dan PKS.
