Stiker Bupati di Bansos Serang, Bawaslu: Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 17:11 WIB
Bantuan COVidD-19 di Serang dipasangi stiker kepala daerah
Setiker bupati Serang di bansos COVID-19 (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan ada potensi penyalahgunaan kewenangan atas stiker pasangan petahana Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa dalam bantuan COVID-19 di Kabupaten Serang. Hal itu juga melabrak imbauan Kemendagri soal foto kepala daerah di bantuan sosial.

"Pertama, kalau mengikuti imbauan Mendagri, kepala daerah tidak boleh menampilkan foto kepala daerah dalam bansos. Kedua, kalau kita bicara potensi, itu ada potensi penyalahgunaan kewenangan," kata Didih kepada detikcom di Serang, Selasa (11/8/2020).

Tapi, dalam hal penindakan, Bawaslu sendiri belum bisa menindak secara langsung. Hal ini terkait masalah subjek hukum di mana kedua calon itu belum mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon bupati dan wakil bupati ke penyelenggara Pilkada Kabupaten Serang.

"Saat ini Bawaslu belum bisa bergerak langsung penindakan menggunakan undang-undang terkait dengan calon ini, kalau potensi saya setuju itu berpotensi melakukan pelanggaran," tambahnya.

Meskipun belum bisa menindak, masyarakat lanjutnya bisa melakukan pencatatan dan pendokumentasian kebijakan petahana yang potensi menguntungkan dirinya dan merugikan calon lain. Bawaslu akan melakukan pengawasan akan hal itu.

Dan menurutnya berdasarkan Pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

"Bawaslu mengimbau petahana tidak menggunakan fasilitas, tidak memanfaakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. Sementara tindakan ke bawah kita koordinasi dengan jajaran Bawaslu di kabupaten dan kota," ujarnya.

Pemkab Serang melalui Dinas Sosial mengakui menempelkan stiker Bupati Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Pandji Tirtayasa. Stiker kuning bergambar keduanya ditempelkan di setiap rumah penerima bantuan bansos COVID-19, penerima Progran Keluarga Harapan (PKH) sampai ke penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Warga dilarang keras mencopot stiker tersebut jika tak ingin bantuannya dibatalkan.

"Ada macam program ada PKH itu dikasih stiker karena untuk nandai supaya tidak tumpang tindih. dia mendapatkan PKH tidak boleh bantuan yang lain terus bantuan BPNT, terus BST, teru provinsi itu semua ada stikernya dan bantuan sembako pemda kabupaten Serang, semua tulisannya sama tapi beda di atasnya," kata Sekretaris Dinsos Kabupaten Serang Sri Rahayu Basukiwati.

(bri/mud)