Bawaslu Waspadai Politik Uang di Pilbup Pangandaran

Faizal Amiruddin - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 19:42 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Foto: Ilustrasi oleh Zaki Alfarabi
Pangandaran -

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Pangandaran tahun 2020, potensi terjadinya praktek politik uang sangat besar. "Kami menyebut politik uang adalah virus bagi proses demokrasi. Dan anti virusnya adalah kesadaran kita semua sebagai pemilih," kata Iwan, Senin (3/8/2020).

Iwan juga mengatakan selain kesadaran pemilih dan lembaga pengawas Pemilu, pihak yang paling strategis untuk menghindari praktek politik uang adalah pasangan calon dan partai politik. "Pasangan calon dan partai politik memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat tentang proses demokrasi yang sehat," kata Iwan.

Namun di wilayah Pangandaran ada potensi lain yang menjadi ancaman terjadinya politik uang, yakni aktivitas para petaruh atau penjudi. Tak jarang bandar-bandar atau yang dikenal dengan sebutan 'gento' ini ikut melakukan politik uang. Mereka mengacaukan tatanan demokrasi demi kepentingannya.

Menyikapi potensi politik uang yang dilakukan kalangan tersebut, Iwan mengatakan bisa saja dianggap melanggar aturan. "Jadi di Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, politik uang ini ditujukan bagi pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Tapi pada pasal 187 disebutkan barangsiapa yang menjanjikan atau memberikan sesuatu dan mengarahkan memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon. Nah jika klausulnya barang siapa, berarti itu berlaku bagi siapa saja, tak hanya calon dan tim kampanye saja," kata Iwan.

Sebelumnya hasil survei yang dilakukan LSI Citra Komunika pada Juni 2020, muncul temuan yang menjadi isu krusial yang juga harus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya dalam kontek agar Pilkada lebih berkualitas dan berjalan demokratis. Salah satunya masih tingginya respon publik terhadap politik uang. Ada sekitar 57 persen publik di Pangandaran mengaku politik uang adalah hal yang bisa diterima.

Ada 8,6 persen menyatakan politik uang sangat wajar dan 48,6 persen lainnya menyatakan politik uang sesuatu yang wajar.

"Temuan data seperti ini biasanya menjadi good news buat calon yang berkapital besar dan bad news buat yang beramunisi pas pasan," kata Direktur LSI Citra Komunika, Toto Izul Fatah.

Tonton video 'Jaksa Agung Pelototi Kampanye Hitam-Politik Uang di Pilkada 2020':

[Gambas:Video 20detik]



(mso/mso)