Kejari Bogor Tetapkan 6 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana BOS Rp 17,1 M

M Solihin - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 19:47 WIB
poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).
Bogor -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor kembali menetapkan 6 tersangka kasus penyelewengan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merugikan negara hingga Rp. 17,198 miliar.

"Kami telah menangani dana bos tahun 2017-2019 dengan total kerugian negara Rp. 17. 198. 119.828. Kemarin kami telah menetapkan 1 tersangka, sebagai penyedia soal-soal ujian, seperti UAS, UTS, tryout, dan sebagainya. Hari ini kita sudah tetapkan 6 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bogor Bambang Sutrisna, Kamis (23/7/2020) petang.

6 tersangka yang kini ditahan, kata Bambang, merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di 6 Kecamatan Kota Bogor. 6 orang ini, beberapa di antaranya masih berstatus PNS dan memiliki jabatan kepala sekolah. Sementara lainnya, sudah pensiun.

"(6 ketua K3S itu) atas nama BS, GN, DD, SB, DD, WH. Ada yang aktif sebagai PNS (kepala sekolah) juga ada yang sudah pensiun," ucap Bambang.

Bambang menjelaskan, 6 ketua K3S yang kini ditahan diduga memiliki peran dan aktif dalam berkomunikasi dengan tersangka JRR, selaku kontraktor penyedia dan pengganda soal untuk UAS, UTS dan trayout, yang sudah ditahan sebelumnya.

"Ada K3S di 6 kecamatan yang memiliki peran aktif dalam masalah ini dengan pihak penyedia pengadaan soal, atau tersangka yang sudah kami tahan kemarin (JRR,red). Mereka kerjasama itu. Disitu komunikasi dengan tersangka sebelumnya terjadi. Kita sudah cek komunikasinya melalui HP tersangka. Di sinilah permainan antara K3S dengan penyedia soal-soal itu sehingga timbul kerugian negara yang nilainya 17 milyar sekian itu," papar Bambang.

Seharusnya, kata Bambang, pengelolaan dana BOS seperti itu dilakukan oleh Komite Sekolah dan dewan guru. Sementara dalam perkara ini, dana BOS tersebut dikelola oleh K3S tanpa sepengetahuan pihak Komite Sekolah.

"Seharusnya pengelolaan dana BOS untuk 8 kegiatan tadi dilakukan oleh komite sekolah dan dewan guru, tetapi malah dikelola oleh K3S. Kalau saja itu dilaksanakan sesuai mekanisme yang yang ada, tidak akan timbul masalah dan tidak akan timbul kerugian negara," sebut Bambang.

Bambang melanjutkan, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait penyelewengan dana BOS tersebut.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menetapkan kontraktor berinisial JRR sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp 17,189 M.

JRR diduga telah melakukan penyelewengan dana BOS dalam bentuk pengadaan dan penggandaan kertas ujian untuk SD se-Kota Bogor.

"Pada hari ini tanggal 13 juli 2020, kami beserta tim penyidik pidsus (Pidana Khusus) telah menetapkan tersangka bernama JRR, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi tentang penyimpangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Bambang Sutrisna kepada wartawan, Senin (13/7/2020) petang.

"Kami selaku tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah berkesimpulan telah cukup bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pada sore ini kita menetapkan tersangka atasnama JRR selaku kontraktor," ujarnya.

(mso/mso)