.webp)
Koordinator JSH Retha Aquila Rahadian mengatakan, persebaran hoaks COVID-19 tergolong cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan.
"Setelah kami klarifikasi, 1.855 aduan adalah hoaks. Sisanya benar. Puncak aduan ada di bulan Maret. Untuk April dan Mei sudah turun. Juli sudah mulai melandai," kata Retha dalam rilis yang ditulis Rabu (22/7/2020).
Menurut Retha, tema hoaks terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal pandemi hoaks membahas mengenai kebijakan karantina wilayah atau lock down, saat ini hoaks didominasi terkait penanganan COVID-19. Bahkan, disebutkan juga bahwa ada kabar penyemprotan racun pembasmi COVID-19 melalui helikopter.
"Masyarakat harus lebih teliti dan kritis. Kritis dalam arti penasaran. Apakah informasi ini benar atau tidak. Kemudian, jangan sembarang meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya," ucapnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) Santi Indra Astuti memaparkan sejumlah dampak buruk dari hoaks. Pertama, merusak ekosistem informasi yang memicu kebingungan di masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang valid dan tidak.
"Belakangan ketahuan informasinya tidak valid alias hoaks. Tapi, energi terlanjur tercurah untuk mengurusi informasi yang tidak benar," kata Santi.
Salah satu dampak negatif dari hoaks adalah misinformasi dalam mengambil keputusan, dalah konteks ini penanganan COVID-19.
"Dia menolak untuk berobat karena percaya pada hoaks. Hoaks membuat orang mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal bagi hidupnya," ucapnya.
Santi memberikan cara mengatasi hoaks. Pertama, berhati-hatilah dengan narasi yang provokatif dan berlebihan. Hoaks kerap menggunakan kalimat-kalimat sensasional dengan maksud mendiskreditkan satu pihak.
Maka itu, kata Santi, jika melihat berita dengan narasi atau judul provokatif, masyarakat sebaiknya mencari informasi lain yang serupa dari situs daring resmi atau media arus utama.
Ciri hoaks lainnya adalah ajakan untuk memviralkan atau meneruskan informasi tersebut kepada khalayak lainnya.
"Setelah itu, validasi atau verifikasi informasi. Informasi itu bisa dibuktikan atau tidak. Ada sumbernya atau tidak. Biasanya kalau hoaks itu menyertakan link. Cek link-nya. Apakah memang seperti itu," katanya.
Jika sulit membaca tanda-tanda hoaks, masyarakat sebaiknya mengklarifikasi informasi ke situs maupun instansi cek fakta, salah satunya JSH. "Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk agar tidak terjebak hoaks," ucap Santi.
Santi mengatakan, hoaks soal COVID-19 harus dilawan bersama-sama. Semua masyarakat dapat menjadi hoaks buster dengan melakukan klarifikasi manakala melihat hoaks tersebar di media sosial atau aplikasi percakapan.
"Kalau lihat hoaks, jangan diam saja, tapi laporkan dan klarifikasi. Jadi, tidak ada gunanya, kita tahu informasi ini bohong, tapi itu hanya berhenti pada diri sendiri. Kita harus mengimbangi hoaks dengan mempublikasikan hasil klarifikasi hoaks yang beredar," pungkasnya.
Tonton video 'Yosi Mokalu Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos Saat Pandemi Corona':
(yum/mud)
