Pilkada Serentak 2020, Wagub Jabar Ingatkan KPU Jaga Netralitas

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 17:20 WIB
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum (Foto: Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 8 daerah Jawa Barat berjalan adil dan jujur. Dia juga mengingatkan agar penyelenggara yakni KPU menjaga netralitas.

"Kami berpesan ke KPU Jabar kemudian kepada PPK dan juga PPS ataupun KPPS yang pertama harapan kami untuk menjaga netralitas dalam kegiatan demokrasi ini," ucap Uu saat mengikuti zoom meeting apel kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (21/7/2020).

Uu mengaku khawatir adanya kepentingan mengingat kemungkinan ada incumbent yang kembali maju bertarung dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang. Apalagi ditambah anggaran Pilkada saat ini dibantu oleh pemerintah daerah

"Kami khawatir kalau ada pasangan incumbent yang maju kembali, kemudian karena anggaran pada tahun ini diberikan oleh daerah atau yang dipimpin hari ini oleh beliau sehingga ada kekakuan. Oleh karena itu, kepada seluruh KPU yang menyelenggarakan Pilkada, khususnya di Jabar agar menjaga netralitas, integritas supaya kita benar-benar bisa melaksanakan dengan baik," tuturnya.

Selain itu, Uu juga meminta agar penyelenggara bersikap adil terhadap seluruh calon kepala daerah. Sebab, kata Uu, kemungkinan ada perbedaan popularitas dan dukungan.

"Kemudian juga bersikap adil dan setara kepada seluruh calon bupati dan wakil bupati, seluruh calon wali kota dan wakil wali kota, karena memang setiap calon mungkin ada perbedaan dalam segi popularitas, dukungan partai dan segi sebagainya, karena memang tidak bisa sama, maka dari itu kami harap bersikap adil dan setara kepada seluruh para peserta calon bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota," katanya.

Menanggapi permintaan Uu, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok sepakat. Menurutnya, netralitas merupakan salah satu prinsip yang dipegang KPU dalam setiap pelaksanaan pemilu.

"Bagus memang itu prinsip yang harus dilakukan penyelenggara menjaga independensi kemandirian integritas dan profesional. Jadi kalau ada penyelenggara yang berpihak berarti yang bersangkutan tidak bisa menjaga independensi integritas profesional dan itu melanggar etik penyelenggara yang akan ada sanksinya," ujarnya.

(dir/mso)