Bawaslu Jabar Periksa Kuburan Pendukung Bakal Calon Perseorangan

Siti Fatimah - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 22:08 WIB
ilustrasi opini tentang pemilu
Ilustrasi pilkada (ilustrator: Edi Wahyono)
Bandung -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pengawasan verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan bakal calon perseorangan pada pelaksanaan Pilkada. Pihak Bawaslu turun langsung ke daerah hingga mengecek kuburan untuk memastikan data kategori yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu orang meninggal dijadikan pendukung.

"Kita itu dari daerah sampai memeriksa kuburannya, untuk memastikan benar atau tidak yang bersangkutan termasuk dalam data pendukung, lalu kemudian dijadikan kategori pendukung tidak memenuhi syarat," kata Koordinator Divisi Pengawasan Zakir Runi di Kantor Bawaslu, Jalan Turangga Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

Selain melihat identitas pendukung, pengawasan yang dilakukan ke kuburan ini juga memastikan kapan dukungan diberikan kepada bakal pasangan calon perseorangan di kabupaten atau kota se-Jabar. Menurut Zakir, awalnya hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu ini, beberapa data pendukung yang meninggal sudah masuk lebih dahulu sebelum proses verifikasi administrasi.

"Statusnya itu dari proses verifikasi laporan yang masuk ke kita, ada yang memang sudah masuk sebelum pada saat proses verifikasi administrasi tetapi tidak dilakukan pencoretan," ucap Zakir

Kemudian, saat menjelang verifikasi faktual ada juga pendukung yang dinyatakan meninggal dunia. "Tapi ada yang meninggal setelah lolos verifikasi administrasi dukungan lalu meninggalnya menjelang verfak," ujar Zakir.

Dia mengungkapkan total data pendukung TMS di Jawa Barat mencapai 7.026 orang. Lokasi terbanyak di Kabupaten Karawang yaitu 4.895 orang, kemudian disusul di Indramayu dengan data pendukung yang meninggal 1.463 orang.

"Tasikmalaya ada 193 orang dan terakhir Cianjur 475 orang. Total tersebut otomatis akan dicoret sebagai orang pendukung bakal pasangan calon perseorangan," tutur Zaki.

Sementara itu, pihaknya mencatat ada dukungan yang dilakukan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari personel TNI, Polri hingga perangkat desa. Dukungan tersebut sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administrasi.

"Dari jenis pekerjaan, terdapat 17 pendukung dari anggota TNI, 10 Polri, 782 PNS, 782 penyelenggara pemilihan, dan 984 pendukung dari kepala atau perangkat desa yang tersebar di empat kecamatan," ucap Zakir.

(bbn/bbn)