Garap Lahan Tanpa Izin, Empat Petani di Bandung Divonis Bersalah

Muhammad Iqbal - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 16:20 WIB
Empat petani kabupaten bandung divonis bersalah
Foto: M iqbal
Kabupaten Bandung -

Majelis hakim memvonis bersalah empat petani asal Kabupaten Bandung karena menggarap lahan tanpa seizin PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Keempatnya divonis 1 bulan hingga 1,5 bulan dengan masa percobaan tiga bulan.

Sidang putusan dipimpin langsung oleh Erven Langgeng Kaseh. Ia memutus bersalah Enceng (56), Didi Simin (50), Engkus (41) dan Tatang Supriatna (41) warga Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Melalui Humas Pengadilan Negeri Bale Bandung Kabupaten Bandung R. Zaenal Arief mengatakan, Enceng, Engkus dan Didi Simin divonis hukuman kurungan berbeda dengan Tatang.

"Bahwa dari tiga terdakwa diputus kurungan 1 bulan 15 hari. Sedangkan yang satunya diputus kurungan 1 bulan. Dengan masa percobaan sama selama 3 bulan," kata Zaenal, Kamis (16/7/2020).

Vonis hakim tersebut di bawah tuntutan jaksa penuntut. Sebelumnya, jaksa menuntut para petani dengan Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak dengan hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 ribu.

Meski demikian, hakim memutuskan kepada terdakwa untuk tidak menjalankan vonis hukuman kurungan tersebut. Namun disarankan untuk tidak melakukan tidak pidana kembali.

"Terkait teknisnya nanti itu dari eksekutor, kejaksaan, tapi intinya kita telah memberikan putusan seperti itu yang intinya disyaratkan secara khusus dia tidak boleh melakukan pidana sebelum masa percobaan itu selesai,"

"Jadi kalau misalkan dalam tiga bulan ada tindak pidana lain nah ini berarti berlaku," ujarnya.

Kemudian, Zaenal mengatakan, kepada pihak terdakwa maupun pengacara terdakwa diberikan waktu selama tujuh hari, apakah akan melakukan banding atau menerima putusan hakim.

"Tujuh hari merupakan masa tenggang waktu kepada terdakwa atau penyidik kalau seandainya melakukan upaya hukum. Kalau memang tidak pas dapat mengajukan banding kembali," paparnya.

(ern/ern)