Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar untuk berinovasi dalam mempermudah pembayaran zakat. Menurutnya, hal itu penting karena makin banyaknya orang yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi COVID-19.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, Baznas Jabar bisa berkolaborasi dengan e-commerce atau minimarket untuk memudahkan masyarakat berzakat. Seperti halnya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar yang menggandeng sejumlah pihak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Selama pandemi, pembayar pajak kendaraan bermotor di Jabar tambah naik. Hasil kajiannya, ternyata karena kemudahan cara (pembayaran)," kata Kang Emil saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Jabar Tahun 2020 secara virtual, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (13/7/20).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak harus melalui bank bjb atau Samsat, tapi pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan lewat kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti online shop dan minimarket. Ini artinya zakat, kita harus terus diinovasikan dengan mempermudah cara (pembayaran)," tutur Kang Emil melanjutkan.
Menurut Kang Emil, kendati sudah membuka pembayaran zakat melalui situs resmi, Baznas tetap harus membuka pintu-pintu pembayaran zakat lainnya.
"Kalau mungkin ada penurunan penerimaan zakat, mungkin ada hubungannya dengan naiknya jumlah masyarakat yang terdampak COVID-19," katanya.
"Dari data itu, tentulah kita harus mencari cara. Mudah-mudahan Baznas Jabar bisa membantu Pemerintah Provinsi menghentikan krisis ekonomi dan mencegah masuk kepada krisis sosial," ucap Emil menambahkan.
Baznas Jabar saat ini tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) secara daring selama dua hari, Senin (13/7) hingga Selasa (14/7).
Ketua Baznas Jabar Arif Ramdani mengatakan dalam rakor itu peserta berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS (zakat, infak, sedekah) dan DSKL (dana sosial keagamaan lainnya) bagi masyarakat, sekaligus memprioritaskan program penyaluran ZIS bagi masyarakat agar mampu bangkit kembali di era AKB.
"Seluruh peserta juga diminta agar berkomitmen melakukan kemitraan dan koordinasi dengan pemerintah Daerah, dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan pihak-pihak terkait lainnya, agar terwujud sinergi dan kerjasama dalam menyusun solusi bersama untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di Era AKB," ujar Arif.
(yum/bbn)