Pemkab Pagandaran berturut-turut mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sebuah predikat terbaik dari proses audit pengelolaan keuangan daerah ini terungkap dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang dihelat melalui teleconference, Jumat (26/6/2020).
Predikat WTP atas pengelolaan keuangan APBD tahun 2019 ini menjadi prestasi yang keempat kali. Sebelumnya predikat WTP juga diraih Pemkab Pangandaran untuk APBD tahun 2016, 2017 dan 2018. Hal ini dipandang luar biasa karena Pangandaran adalah daerah otonom baru yang belum genap berusia 8 tahun.
"Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah di Pangandaran menjadi lebih baik lagi," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
Meski raihan opini WTP ini tak dianggap sebagai sebuah prestasi yang luar biasa, Jeje tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran ASN Pemkab Pangandaran serta semua pihak yang terlibat.
"Tak boleh euforia, yang paling penting pencapaian ini adalah bukti kesungguhan kita dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah. Bahwa kita berusaha mempergunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat dengan proses administrasi yang akuntabel atau tertib administrasi," ujar Jeje.
Ia tak memungkiri perolehan predikat WTP ini dibarengi pula oleh beberapa catatan yang diberikan oleh BPK dan harus segera diselesaikan oleh Pemkab Pangandaran. Dia mengatakan akan segera menyelesaikan catatan itu.
"Pasti ada beberapa catatan, walaupun saya belum menerima hasilnya secara detail," kata Jeje.
