Pemprov Jabar Telah Gelontorkan Rp 400 M untuk Deteksi COVID-19

Poster — Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).

Bandung -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) untuk melakukan tes masif COVID-19.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 (GTPP Jabar) Berli Hamdani di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020).

"Ribuan rapid tes di Jabar semua menggunakan logistik rapid tes dari berbagai sumber, salah satunya dari APBD melalui BTT. Total anggaran yang dikeluarkan APBD dalam pengendalian COVID-19 sampai BTT 3 sebanyak hampir RP 400 miliar," kata Berli.

Dari laman Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (PIKOBAR) pada Selasa (23/6) hingga pukul 15.30 WIB, Gugus Tugas Jabar telah melakukan 158.826 pelaksanaan RDT dan 65.995 PCR. Dari hasil pemeriksaan tersebut 2.865 orang terkonfirmasi positif.

Saat ini pun akademisi dari UNPAD dan ITB, tengah membuat detektor COVID-19 berupa rapid tes 2.0 dan SPR. Berli mengatakan, bukan tidak mungkin jika kedua alat tersebut telah diproduksi massal, Gugus Tugas akan menghentikan pembelian rapid test dari luar negeri.

"Tapi ini masih tergantung dari kebutuhan tim gugus tugas dalam melakukan pelacakan, karena sekali lagi dengan semakin banyak kita melakukan pengetesan, maka kita bisa mengetahui mereka yang terpapar COVID-19. Dan dengan percepatan tes ini maka bisa kita lihat semakin bertambahnya orang yang terkonfirmasi positif," katanya.

Menurutnya, pengecekan awal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya infeksi di dalam tubuh pasien. "Tapi sekali lagi bahwa banyak yang terkonfirmasi positif, tapi yang ditemukan gejala ringan dan bahkan tanpa gejala atau masih dalam stadium ringan. Dengan begitu pasien bisa lebih cepat ditangani dari mereka yang sudah jatuh ke dalam gejala berat, apalagi sampai meninggal dunia," katanya.

Dari 2.865 warga yang terkonfirmasi, 1.287 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan 171 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah PDP yang masih dalam pengawasan berjumlah 1.091 dan ODP yang dipantau berjumlah 2.804.