Polemik PPDB Jabar, Orang Tua Curhat ke Disdik

Ortu Siswa Audiensi dengan Disdik Jabar — Perwakilan orang tua siswa beraudiensi dengan pihak Disdik Jabar berkaitan PPDB. (Foto: Yudha Maulana/detikcom)

Bandung -

Orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menyampaikan kekecewaannya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru Jawa Barat (PPDB Jabar) 2020 di kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020).

Mereka mengeluhkan masalah sistem PPDB, sosialisasi dan transparansi penerimaan peseta didik kepada panitia PPDB provinsi.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Illa Setiawati mengatakan sistem yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik tingkat SMA/SMK/SLB sederajat dinilai merugikan calon peserta didik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Contohnya seperti pendaftaran online. Kan tidak semua masyarakat mengerti dengan IT. Ketika mereka minta bantuan dari pihak sekolah asal pun kan itu jadi ditentukan dari pihak sekolah," ujar Illa di kantor Disdik Jabar, Selasa (23/6/2020).

"Titik koordinat pun banyak yang salah. Ketika dokumen harus dilengkapi beritanya juga pada saat sudah login tanggal 12 tengah malam. Kan kalau harus memperbaiki data juga tidak bisa," kata Illa menambahkan.

Selain itu, Illa juga mengeluhkan ketidaktransparanan pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik. "Karena mereka juga tidak tahu mengapa mereka tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelasin. Jadi sistem yang kemarin itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang," ucapnya.

Tonton juga video 'Anies Didemo Massa Wali Murid, Tolak Aturan Usia PPDB':

Saat ditanya terkait peluang untuk mendaftarkan calon peserta didik jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, Illa menilai hal itu berpotensi orang tua calon siswa dari kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dibebankan biaya untuk sekolah.

"Di balik itu juga kalau siswa yang menggunakan jalur afirmasi KETM ini kalau diadukan di jalur zonasi akan berisiko dengan pembayaran DSP, SPP seperti itu," tutur Illa.

Sementara itu orang tua siswa lainnya, Sudiarto mengatakan, masuk ke sekolah swasta pun bukan pilihan bagi calon siswa di jalur afirmasi. "Jangankan belajar, mau daftar saja harus pakai uang. Formulirnya bayar, setelah masuk harus bayar lagi, belum bayar biaya praktek, apa itu akan ditanggung?" ucap Sudiarto.

Sekretaris I PPDB Jabar Dian Penisiani mengakui jika PPDB 2020 ini cukup kompleks. Pasalnya, tahapan sosialisasi PPDB terbentur dengan pandemi. Sehingga sosialisasi PPDB pun mayoritas hanya bisa dilakukan secara virtual.

"Kami sadari bahwa ini tidak bisa menyentuh semua orang tua, terutama bagi daerah yang terkendala dengan internet. Tapi kami upayakan sosialisasi melalui televisi dan radio," kata Dian.

Pihak Disdik Jabar pun tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak daripada daya tampung SMA/SMK sederajat.

Sekadar catatan, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di tahap pertama ini. "Ini pasti ada yang tidak diterima di negeri," ucapnya.

Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah. "Bagaimana bisa menampung itu semua, tidak semua orang itu bisa legowo," ujar Dian.

Halaman 1 2

Selanjutnya