.webp)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan 10 rancangan protokol kesehatan untuk pesantren di era kenormalan baru (new normal). Hal itu Uu sampaikan saat konferensi video dengan perwakilan pengurus pondok pesantren (ponpes) se-Jabar dari Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/6/2020).
Kepada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan ormas yang mengikuti pertemuan online ini, Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar, menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemprov Jabar untuk ponpes, baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.
Pertama, seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker. Kedua, santri selalu di cek suhu tubuhnya. Ketiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas. Keempat, pengurus ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan di setiap tempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelima, ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para usta dan pengajar. Keenam, penghuni ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketujuh, rutin membersihkan fasilitas ponpes dengan disinfektan.
Kedelapan, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lain. Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan. Kesepuluh, yakni mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau selawat.
"Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mal, masjid, sudah ada SOP. Tapi (untuk SOP) pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya," ucap Uu.
"(10 poin) ini belum ditetapkan karena menunggu dan mendengar masukan dari kiai. Nanti kami rumuskan kembali dan keputusan (baru) akan disampaikan lagi kepada para kiai," tutur Uu menambahkan.
Dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan COVID-19, terutama terkait kebutuhan alat tes dan biaya.
Uu menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Ia berharap pemerintah daerah kabupaten dan kota ikut memperhatikan kondisi ponpes. Pemprov Jabar, lanjut Uu, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.
"Permintaan dari para kiai, bupati-wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu," katanya.
"Sudah saya sampaikan ke bapak gubernur, insyaallah sesuai kemampuan sekalipun tidak maksimal, perhatian yang akan diberikan (Jabar) ke pesantren, insyaallah ada. Kami melaksanakan kegiatan (konferensi video soal SOP) ini pun bentuk perhatian, karena pondok pesantren di Jabar hampir 10 ribu," tutur Uu menambahkan.
Kepada para wali murid, Uu mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah, sehingga kebiasaan selama di ponpes tidak luntur. "Jangan dilepas (dibebaskan) begitu saja. Dan banyak (orang tua) yang sudah ingin mengantarkan anak (kembali) ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya," ujar Uu.
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman Syukron Ma'mun mengatakan pihaknya sudah siap menerapkan protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
"Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal," ucapnya.
"Kapan (pesantren) dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban wagub bikin kami lega, karena yang siap (menerapkan AKB) boleh buka," tutur Syukron menambahkan.
Selain itu, ia mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, Syukron berharap ada bantuan dari pemerintah.
Selain dari Syukron, masukan lain turut disampaikan pihak Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurut dia, transportasi santri harus ikut diperhatikan.
"Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu," tutur Usamah.
Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Abdul Aziz Affandi mengatakan Pemprov Jabar harus segera bergerak terutama dalam memberikan bantuan kepada ponpes di Jabar.
"Suara (kesulitan) pesantren sejak bulan Ramadan sudah terdengar. Kita semua tentu berharap agar ada anggaran (bantuan untuk pesantren) dari Pemprov," ucap Abdul.
