DPRD Ajukan Interpelasi soal Bank Banten, Ini Respons Gubernur Wahidin

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 04 Jun 2020 11:46 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Gubernur Banten Wahidin Halim (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom).
Serang -

Sebanyak 15 anggota DPRD mengusulkan hak interpelasi terkait keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan kas daerah dari Bank Banten ke bjb. Wahidin mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut. Karena menurutnya itu hak anggota dewan.

"Interpelasi itu hak konstitusional anggota dewan, dan itu sudah bagian dari mekanisme sistem yang dibangun. Saya lihat nggak ada masalah dan itu memang fungsi legislatif meminta penjelasan," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat diwawancara detikcom di Serang, Kamis (4/6/2020).

Hanya saja, lanjut dia, bahwa penyelesaian soal pemindahan kas ini sebetulnya sudah disampaikan saat rapat konsultasi dengan pimpinan dewan. Waktu itu, pihaknya sudah menyampaikan dan meyakinkan pemindahan ini.

Dari sisi hukum, menurutnya tidak tidak ada aturan yang dilanggar. Kepala daerah memiliki tanggung jawab pengelolaan keuangan. Langkah itu juga ia nilai mendesak karena untuk menyelamatkan keuangan daerah.

"Dengan melakukan pemindahan RKUD (rekening kas umum daerah) tidak berarti kita mematikan Bank Banten. Apa masalahnya, karena dana kita masih ada di situ," ujarnya.

Masalah lain, Wahidin juga menyatakan bahwa bank ini sudah dalam kondisi sakit bahkan sebelum dimiliki oleh Pemprov Banten. Bank Banten termasuk dalam perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Banknya sakit, anggaran berhenti bagaimana? Pilihan saya pertama bagaimana menyelamatkan kasda (kas daerah) ini dan di dalamnya pararel dengan menyehatkan Bank Banten," paparnya.

Ia sendiri akan ikut peraturan yang ada jika interpelasi ini bergulir untuk memberikan penjelasan. Tapi dia meyakini tak ada hukum yang ia langgar saat mengambil kebijakan tersebut.

"Nggak ada masalah, tapi kalau saya maunya di tengah seperti ini konsentrasi COVID-19 toh sudah kita jelaskan. Toh nggak ada yang dilanggar secara hukum, penjelasan juga sudah dari mana-mana sudah dapat penjelasan. Kalau melihat dari kita sudah tidak ada pentingnya karena sudah jalan. Kalau dewan berkehendak kita ikuti saja," ujarnya.

Simak video 'Jokowi Ingin KPK Pelototi Pemulihan Ekonomi':

(bri/mso)