KPU Pandeglang memperkirakan butuh penambahan anggaran hingga Rp 24 miliar kalau Pilkada tetap digelar di masa pandemi Corona. Anggaran tambahan ini diperlukan karena proses pemilihan menggunakan protokol kesehatan.
Komisioner KPU Pandeglang Ahmadi menyampaikan, pada 28 Mei, seluruh internal dan tim sekretariat melakukan rapat terkait Pilkada di masa pandemi. Pertama, jika dilakukan, maka tentu pihaknya harus melakukan revisi anggaran.
"Kita hitung kemarin itu kita butuh Rp 24 miliar. Tetapi kan kalau kita ngajuin ke pemda nggak mungkin. Paling kita ada rasionalisasi dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kita alihkan salah satunya anggaran kampanye rapat umum atau sosialisasi," katanya saat berbincang, Pandeglang, Banten, Rabu (3/6/2020).
Anggaran ini dibutuhkan misalkan untuk membeli alat pelindung diri, hand sanitizer bahkan sampai masker. Saat penghitungan suara rencananya perlu alat coblos yang digunakan masing-masing pemilih, termasuk perlu ada alat pengukur suhu. Tinta yang biasanya dicelup juga katanya bisa diubah dengan tinta tetes.
Di samping itu, ada juga kemungkinan penambahan TPS di seluruh Pandeglang. Dari sebelumnya total 1.983 TPS, maka bisa bertambah. Karena hitungannya, satu TPS disiapkan untuk 800 pemilih. Namun karena ikut protokol kesehatan, jumlah pemilih itu bisa dikurangi setengahnya.
"Kalau di tengah pandemi ada kemungkinan dikurangi 400 pemilih(per TPS), otomatis bertambah, otomatis anggaran membengkak," ujarnya.
Kedua, penyelenggara di daerah sendiri masih menunggu PKPU terkait program dan jadwal dari KPU pusat. Aturan ini jadi acuan bekerja penyeleggara di daerah selama pandemi.
Terakhir, ia mengatakan bahwa jika kemudian PIlkada tetap diselenggarakan pada 9 Desember, maka penyelenggara pemilihan di daerah akan ikut mensukseskan. Tahapannya, pada 15 Juni ini akan diaktifkan kembali badan ad hoc PPK dan akan melantik PPS.
(bri/mud)
