.webp)
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi sekaligus Manajer Riset dan Kerjasama Universitas Padjadjaran (Unpad) Ari Agung Prastowo tercatat sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST). Ia menolaknya karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
"Ya bantuan tersebut kurang tepat sasaran, perlu perbaikan bukan di level pusat saja, melainkan di level pemerintahan desa agar tidak 'main-main' dengan data," katanya saat dihubungi detikcom Kamis (28/5/2020).
Dia mengatakan dirinya tidak berhak menjadi penerima BST karena masih digaji sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di institusi pendidikan yang saat ini menjadi tempat kerjanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak mendapatkan potongan sedikit pun, dan saya kira itu sudah jauh lebih cukup bersama dengan keluarga untuk menangani COVID-19 ini. Penghasilan dari pemerintah ini bahkan masih bisa disisihkan untuk membantu sesama yang terdampak corona," ujarnya.
Awal mulanya, Ari mengatakan, dia bersama dengan 25 tetangga lainnya mendapatkan formulir dari petugas rukun tetangga (RT). Saat menerima formulir tersebut, Ari mengaku sudah menaruh kecurigaan terkait bantuan padahal dia tinggal di lingkungan perumahan yang tergolong cepat beradaptasi dengan keadaan saat ini.
"Keraguan kami ternyata terbukti benar, kami mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Bukan hanya saya yang terkaget-kaget, tapi semua yang ada di tempat tinggal kami mengalami kebingungan yang sama karena sebelumnya tidak pernah didatangi," jelas warga Kota Bandung tersebut.
Dia menuturkan dalam formulir tersebut tertulis dengan jelas logo Pos Indonesia, burung garuda dan logo Kemensos. "Ada tulisan bapak ibu dinyatakan berhak menerima bantuan sosial tunai (bansos) Rp 600 ribu selama tiga bulan. Persyaratan menunjukkan KTP elektronik, KK (kartu keluarga) asli, dan menerapkan protokol kesehatan," jelasnya saat mendeskripsikan formulir yang diterima.
Kemudian dalam ketentuan tersebut ada kode bar yang digunakan sebagai bukti pengambilan bantuan. Dari penjelasan petugas, kata Ari, bantuan ini dapat diambil dari pukul 16.30 sampai 21.00 WIB.
Dari kejadian ini, dia berharap pemerintah dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam pengambilan data terutama terkait bantuan. Dia berharap, pemerintah dapat dengan segera melakukan perbaikan agar bantuan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Saya ingin bahwa pemerintah juga harus melakukan proses pembelajaran dalam pengambilan data terutama terkait data bantuan seperti ini. Lakukan pengambilan data secara mutakhir, crosscheck (pemeriksaan kembali) kemudian verifikasi sehingga bantuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya," harapnya.
Tonton juga video 'Warga Kabupaten Barru Protes Tak Kebagian BLT dan Bansos':
(mud/mud)
