Pandemi Corona

Polemik THR Buruh, Disnaker Jabar: Selesaikan Lewat Perundingan

Yudha Maulana - detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 03:17 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi THR: (Tim Infografis Zaki Alfarabi)
Bandung -

Menteri Ketenagakerjaan RI menerbitkan surat edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020.

Di dalamnya tersirat dorongan agar perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai perundang-undangan. Sekaligus mendorong agar perusahaan yang tak mampu membayar THR imbas COVID-19 untuk berdialog dengan buruh secara kekeluargaan, dengan landasan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Meski demikian, serikat pekerja menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan PP No 78 pasal 7 dan 56 dan juga Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembayaran THR. Dalam peraturan tersebut disebutkan pengusaha wajib bayar THR kepada pekerja paling lambat sepekan sebelum hari raya dan sanksi yang ditentukan bila terlambat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferinato mengatakan tidak ada ketentuan yang memperbolehkan penundaan dan pencicilan pembayaran THR dengan alasan apa pun. Sebab THR, ujarnya, merupakan hak normatif buruh dan bukan hadiah secara sukarela dari pengusaha. Ia menilai surat edaran tersebut malah membuat buruh makin terpojok.

"Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah sangat tahu kondisi buruh banyak yang di PHK, hak-haknya tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan banyak buruh yang dirumahkan dengan upah tidak dibayar secara penuh. Ada yang 10 persen, 25 persen dalam sebulan," tuturnya.

"Bahkan ada juga buruh yang dirumahkan upahnya tidak dibayar dengan pemerintah memperbolehkan pembayaran THR ditunda ataupun dicicil. Bagaimana buruh bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?" ujar Roy.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2