Setelah aksi penolakan paket bantuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil mendapat sorotan luas, beberapa kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kabupaten Sukabumi ramai-ramai mengklarifikasi ucapannya.
Beredar video yang dibuat oleh Tutang Setiawan, Kepala Desa Nagrak Selatan sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Sukabumi, mengklarifikasi soal penolakan yang ia buat bersama beberapa kades seusai pertemuan dengan Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara.
"Menindaklanjuti video yang beredar setelah rapat koordinasi dengan Dinsos, mewakili pengurus Apdesi Kabupaten Sukabumi, dengan ini menyatakan permohonan maaf apabila video ini membuat tidak nyaman dan membuat viral yang tentunya bukan maksud kami menolak bantuan Gubernur. Yang kami tegaskan adalah menolak bantuan Gubernur yang tidak tepat sasaran. Maksud kami meminta, menunda bantuan Gubernur tersebut sampai keluar data yang valid," kata Tutang seperti dilihat detikcom di video, Rabu (29/4/2020).
Tutang menjelaskan, ia meminta penundaan pelaksanaan bantuan sosial Gubernur sampai data tersebut valid. Ia khawatir karena masih banyak data penerima yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
"Yang sangat mengkhawatirkan munculnya dua nama perangkat desa, Ketua MUI. Ketika diperlihatkan ke masyarakat, akan terjadi konflik dan kecemburuan sosial yang sangat luar biasa. Atas dasar ini, kami minta penundaan bantuan sosial ini dan kami harapkan penyaluran berbarengan dengan penyaluran dana desa yang sudah kami siapkan Rp 600 ribu per kepala keluarga. Jadi jumlah penerima manfaat insyaallah akan meringankan beban masyarakat yang ada di desa masing-masing," lanjutnya.
Dalam video sebelumnya, Tutang memang sempat menyuarakan penolakan bersama sejumlah kades lainnya. "Kami, kepala desa se-Kabupaten Sukabumi, dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari Gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu, Allahuakbar," teriak Tutang bersama kades lainnya.
Simak video Kades di Sukabumi Beberkan Kejanggalan Data Penerima PKH:
