.webp)
Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menolak distribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Seharusnya bansos tersebut disalurkan hari ini.
Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4/2020), untuk audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi. APDESI menilai terdapat tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali.
Para kades ini menilai jika paket bantuan tetap disalurkan akan terjadi polemik di masyarakat. Mereka menganggap akan disalahkan warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," kata Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.
Deden berharap usulan yang diajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. "Ada beberapa usulan dan mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir," ucap Deden.
Senada dengan Deden, Ojang Sopandi, kades Jambenenggang, membenarkan penolakan mayoritas kades di Kabupaten Sukabumi. Ia meminta Pemkab Sukabumi memberikan data yang valid.
"Kami desa siap mengalokasikan BLT, tapi untuk sementara ini bantuan dari gubernur (Ridwan Kamil) ini kami tolak dulu. Tidak akan diberikan dulu ke masyarakat setelah seluruh bantuan yang ada dari pusat propinsi , kabupaten dan desa terkumpul baru kita distribusikan ke masyarakat," ujar Ojang.
Menurut Ojang, data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak valid. Ia khawatir ketika bantuan tetap dialokasikan maka akan timbul konflik di masyarakat. Karena saat ini bantuan yang akan diberikan tidak hanya dari satu sumber saja tapi dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa.
"Kita menghindari konflik, lebih baik enggak ada bantuan. Kalau malah jadi konflik, lebih baik ditolak. Data harus masuk dulu, berapa banyak keluarga yang dapat. Karena sumber bantuannya bukan hanya dari pemerintah pusat saja, ada dari provinsi, kabupaten dan desa," tuturnya.
"Jangan sampai seperti hari ini bantuan gubernur ternyata dari data DTKS masih banyak data mereka yang meninggal dunia atau misalkan (berstatus) pegawai negeri. Ini jadi masalah, mereka yang mampu masih ada dapat bantuan," kata Ojang menambahkan.
Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri membenarkan pendistribusian bantuan yang seharusnya disalurkan hari ini terpaksa ditunda. Pihaknya akan lebih dulu melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan dan sesuai dengan kesepakatan mediasi dengan para kades.
"Usulan mereka (kades) logis karena penyaluran bansos dari provinsi jabar ada tumpang tindih data, sehingga pending dahulu. Kita sudah sampaikan juga ke kantor Pos (PT. Pos Indonesia) sebagai penyalur bantuan itu agar ditunda sampai data tersebut dipadankan kembali," ujar Iyos.
