.webp)
Kemensos RI menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai bagi masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19 di tiga wilayah terdiri Kota Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
"Total anggaran Bansos Tunai yang disiapkan oleh pemerintah adalah Rp 16,2 Triliun," kata Direktur Wilayah III Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI AM Asnandar usai melepas petugas kantor pos yang mengantar bantuan di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020).
Asnandar menjelaskan Presiden Jokowi telah menjelaskan kebijakan bantuan sosial tunai ini akan diberikan untuk 9 juta kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bodetabek yang belum pernah menerima bantuan sosial dari Kemensos. Bantuan akan diberikan sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan, mulai April hingga Juni 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH (Program Keluarga Harapan) maupun program Sembako, sekali lagi kepada 9 juta KPM, sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan," ujar Asnandar.
Perppu Corona Digugat, Mahfud: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Bansos Mandek:
Asnandar menjelaskan semangat dari bansos tunai ini adalah membantu keluarga yang belum pernah mendapat Program Bansos dari Kementerian Sosial, baik program PKH maupun program Sembako.
Jaring pengaman sosial baik berbentuk sembako maupun bansos tunai, kata Asnandar, merupakan kebijakan Presiden Jokowi yang diambil sebagai upaya penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan rakyat akibat COVID-19.
Baca juga: Jokowi Larang Mudik, FX Rudy: Terlambat! |
Sekadar informasi, terdapat beberapa poin mekanisme pelaksanaan bansos tunai yang diadakan di 33 provinsi. Di antaranya yakni kabupaten/kota menyampaikan usulan calon penerima bansos tunai kepada Kemensos RI melalui persetujuan bupati/wali kota dan diketahui oleh gubernur melalui SIKS-NG. Selain itu, proses penyaluran bansos tunai dilakukan melalui mitra kerja bank penyalur dan pos penyalur dengan dukungan pemda, serta pengendalian dan sosialisasi bansos tunai dilakukan terpadu antara pusat dan daerah.
Kepala Dinas kota Bogor Anggraeny Iswara mengungkapkan sebanyak puluhan ribu KPM Kota Bogor akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Sebanyak 31 ribu akan menerima bantuan ini," kata Anggraeny.
Ia menambahkan penerima bantuan tersebut tidak mendapatkan bantuan sembako, PKH dan bantuan provinsi. "Penerima bantuan ini di luar bantuan reguler yang sudah diberikan pemerintah pusat dan bantuan provinsi," ujar Anggraeny.
