.webp)
Sejumlah masyarakat di Kabupaten Pangandaran bertanya-tanya mengenai bantuan sembako dan uang tunai yang akan diberikan oleh Pemprov Jawa Barat.
Selain hingga Senin (20/4) bantuan Sembako senilai Rp 350 ribu plus uang tunai Rp 150 ribu itu tak kunjung datang, beredar kabar kuota atau jatah bantuan yang akan diterima masyarakat Pangandaran jauh dari jumlah yang diajukan.
Hal itu dibenarkan oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. "Saya dapat laporan Pangandaran dapat bantuan dari Pemprov Jabar untuk 2.600 KK, sementara pengajuan 12 ribu KK," kata Jeje.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui ada potensi gejolak akibat jumlah atau kuota bantuan Pemprov yang jauh dari pengajuan.
Namun demikian dia mengaku belum mengetahui apakah bantuan Pemprov Jabar itu diberikan bertahap atau hanya untuk 2.600 KK.
"Makanya kami fokus melakukan launching penyaluran bantuan sembako yang berasal dari APBD Pangandaran. Makanya sekarang kita mulai salurkan ke masyarakat," kata Jeje usai menyerahkan secara simbolis bantuan Sembako di Desa Wonoharjo Pangandaran, Senin (20/4) petang.
Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD Pangandaran ini, diharapkan bisa menjawab jeritan masyarakat yang mulai merasakan dampak ekonomi pandemi COVID-19.
"Kami salurkan dulu saja yang sudah siap. Tentunya sambil kita menguruskan atau menantikan bantuan yang dari Pemprov. Kasihan masyarakat kalau lama-lama menunggu," kata Jeje.
Kabupaten Pangandaran sendiri mengalokasikan bantuan Sembako senilai Rp 150 ribu untuk 100 ribu KK. Sementara di Kabupaten Pangandaran sendiri total ada 152 ribu KK. Artinya sekitar 70 persen KK di Pangandaran bisa kebagian bantuan itu.
Alokasi bantuan dengan jumlah 100 ribu KK ini diharapkan bisa menyapu semua kalangan masyarakat yang miskin, terancam miskin atau kalangan miskin baru akibat pandemi COVID-19. "Ya kalau orang kaya, ASN, TNI-POLRI tentu tak akan mendapat bantuan ini," kata Jeje.
Meski demikian, Jeje mengatakan sinkronisasi data penerima bantuan tetap dilakukan. Agar bantuan yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. Sinkronisasi data dilakukan dengan program BPNT, PKH dan bantuan Pemprov Jabar.
Diakui Jeje, saat pendataan banyak pihak desa yang lebih memprioritaskan masyarakat calon penerima diajukan kepada provinsi. Karena nilai bantuan Pemprov Jawa Barat lebih besar ketimbang bantuan dari Pemkab Pangandaran.
"Misalnya Desa Batukaras. Hasil pendataan ada 1.700 KK yang dinilai berhak menerima bantuan. Pihak desa mengajukan ke provinsi 1.600 KK, sementara pengajuan ke Pemkab Pangandaran hanya 100 KK. Nah sekarang ternyata bantuan dari Pemprov Jabar hanya 2.600 KK untuk se Kabupaten Pangandaran, bingung kan membaginya. Itu hanya satu contoh, tapi saya kira hampir semua desa begitu," kata Jeje.
(mud/mud)
