.webp)
Para RW dan Perangkat Desa di Kabupaten Cianjur mengeluh terkait kuota bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak sesuai. Bahkan mereka kini dihadapkan pada situasi dilematis, dimana banyak masyarakat miskin baru yang tidak dapat bantuan tersebut.
Salah seorang RW di Desa Campaka, Kecamatan Campaka yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah mendata setiap warga tidak mampu di luar yang mendapatkan program PKH dan Sembako dari pusat. Bahkan hingga mengumpulkan kartu keluarga dari warga yang dinilai berhak untuk mendapatkan bantuan.
Apalagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mengumumkan jika warga miskin baru akan didata dan mendapatkan bantuan.
"Pada kenyataannya dari ratusan orang di RW saya yang terdata, hanya ada empat yang dapat bantuan. Saya juga tidak tahu data mana yang digunakan. Jadi seolah kami disuruh mendarat tapi di sana sudah ada data sendiri," kata dia kepada detikcom saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (20/4/2020).
Sementara itu, Junaedi, Ketua RT 05 RW 02, Desa Campaka, Kecamatan Campaka menambahkan banyak warga yang menanyakan nasib dan kejelasan mereka pasca pendataan yang dilakukan pihak RT untuk bantuan dari Provinsi kepada masyarakat terdampak COVID-19.
"Hampir setiap hari saya ditanya, kenapa saya tidak dapat bantuan, kapan saya masuk ke data. Jadi dilema untuk kami, karena sebelumnya sudah mendata mereka. Di RT saya ada 32 orang yang masuk dara pengajuan, tapi tidak ada satupun yang dapat," tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Cianjur Beni Irawan mengaku, dirinya mendapatkan banyak keluhan serupa dari para RT, RW, hingga perangkat desa se-Kabupaten Cianjur terkait kuota bantuan dari Pemprov Jabar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RK Minta Warga Mandiri Sebelum Meminta Bansos:
Jika memang pada kenyataannya tidak sesuai, lanjut Beni, Pemprov terutama Gubernur Jawa Barat tidak dulu mengumumkan secara masif kaitan bantuan untuk warga terdampak ekonomi di tengah wabah COVID-19.
"Jangan dulu secara masif kalau kenyataanya tidak sesuai. Apalagi dari satu desa ada yang hanya dapat kuota untuk 4 keluarga penerima. Jadi jangan yang di tingkat bawah yang jadi korban. Yang dikhawatirkan nantinya, RT dan RW yang diserang dalam artian diprotes warganya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Ahmad Mutawali mengatakan, kuota bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk Cianjur mencapai 99 ribu. Tapi ternyata di tahap awal ini hanya 23 ribu warga yang mendapat bantuan.
"Tahap awal segitu jumlahnya, tapi informasinya ada tahapan lanjutan hingga totalnya nanti 99 ribu penerima," tuturnya.
Maka dari itu, lanjut dia, tidak heran nantinya akan ada satu desa yang hanya mendapatkan kuota untuk puluhan orang bahkan sebatas 4 orang.
Dia menambahkan, tidak hanya soal kuota yang terbatas, penerimanya pun ternyata juga ada yang belum sesuai. Dari laporan petugas, penerima yang seharusnya murni belum mendapat bantuan dari pusat pun ada juga yang masuk dalam data penerima bantuan provinsi.
"Nanti akan didata lagi, yang memang tidak sesuai akan dialihkan untuk yang lebih tepat. Nantinya itu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan kecamatan," ujarnya.
