.webp)
Kepala Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang Totong Sukmara menuturkan, anggaran dana desa yang diterima dari pusat untuk desanya sekitar Rp 428 juta. Dalam ketentuannya, 30 persen dari dan desa tersebut harus dialokasikan untuk program BLT Dana Desa senilai Rp 120 juta.
Jumlah tersebut, kata dia, tidak akan mencukupi jika dibagikan untuk 20 Rukun Tetangga (RT) di desanya. Dia memperkirakan dengan anggaran sebesar itu hanya sekitar 3 orang saja penerima manfaat setiap rukun tetangga.
"Di desa saya ada 20 RT, berarti rata-rata per RT itu Rp 6 juta dibagi tiga bulan. Jadi per bulan hanya Rp 2 juta. Paling penerima manfaat hanya tiga orang per RT, yang lain gimana?"kata Totong, Senin (20/4/2020).
Khawatir jadi konflik sosial dan jadi bulan bulanan warga, pihaknya keberatan jika bantuan pemerintah berupa BLT itu dicairkan di tingkat desa. Mereka menyerahkan proses pencairan dan penyaluran oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
"Karena nantinya pemerintahan tingkat Desa, RT dan RW akan menjadi sasaran warga di saat ada warga yang membutuhkan tidak kebagian bantuan," ungkap Totong.
"Kami khawatir di masyarakat nantinya ada gesekan yang nantinya menuding pihak Desa, RW dan RT tidak becus mengelola bantuan," tambah Totong.
Hal senada dikatakan Kades Pusparahayu Rahmat Nugarah. Ia menuturkan, dengan bantuan yang akan diterima masyarakat dikhawatirkan menjadi pemicu konflik sosial akibat pembagian yang tidak merata.
Pemerintah desa meminta agar bantuan ini bisa menyentuh seluruh masyarakat miskin. Apalagi, dampak akibat COVID-19 ini dirasakan semua lapisan masyarakat.
"Jangan lah pemerintah menjadikan kami tumbal di desa adanya bantuan yang tidak memadai. Nanti kami yang diserang dipertanyakan masyarakat kami enggak mau," ujar Rahmat.
(mso/mso)
