.webp)
Presiden Joko Widodo menetapkan virus Corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Oleh karenanya integrasi dan kendali data akan dilakukan secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.
Terkait penetapan bencana nasional, Pemprov Jabar melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 masih mengkaji keputusan pusat tersebut. Pasalnya, sejauh ini Pemprov Jabar telah membuat sejumlah rencana terkait penanganan COVID-19.
"Karena penetapannya juga baru, kita masih melakukan kajian apa ini (penetapan status bencana nasional) berpengaruh kepada apa yang kita rencanakan satgas di provinsi," kata Sekretaris GTPP COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daud menjelaskan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait alokasi anggaran. Sebab, bila mengacu kepada Keppres Nomor 12/2020, setiap kepala daerah dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi, harus memperhatikan kebijakan pusat, dalam menetapkan kebijakan di daerah.
"Kita masih mengkaji, kita sedang berkonsultasi dengan pemerintah pusat, terkait penetapan bencana nasional ini seperti apa yang disampaikan oleh bapak presiden," ujar Daud.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Keppres tersebut pada Senin (13/4) dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
