Bupati Bandung Barat Tunggu Arahan Ridwan Kamil soal PSBB

Ilustrasi corona (Fauzan Kamil/detikcom) — Foto: Ilustrasi pandemi Corona. (Fauzan Kamil/detikcom)

Bandung Barat -

Pemkab Bandung Barat menunggu arahan dari Pemprov Jabar untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bandung Raya. Selain Kabupaten Bandung Barat (KBB), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pemberlakuan PSBB di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan sejauh ini pihaknya baru sebatas melakukan kajian pemberlakuan PSBB di tengah semakin meningkatnya kasus positif Corona atau COVID-19 di KBB. "Saat ini kami sedang melakukan kajian sambil menunggu arahan dari Pak Gubernur. Kalau kita mengikuti saja, apalagi sudah ada contoh dari daerah lain juga," ujar Aa, Selasa (14/4/2020).

Sebelum pemberlakuan PSBB, saat ini masyarakat telah berinisiatif melakukan karantina wilayah mandiri. Hal tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat proaktif dalam melawan penyebaran COVID-19.

"Masyarakat sebagian sudah ada yang menerapkan karantina kawasan. Itu tidak masalah dan merupakan langkah preventif, asal sesuai prosedur saja," kata Aa.

7 Pintu Bansos Saat PSBB Bodebek untuk Warga dan Perantau:

Ketua Panitia Kerja DPRD KBB Percepatan Penanganan COVID-19 Bagja Setiawan mengatakan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemprov Jabar dilakukan secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pasien positif yang terkonfirmasi dari swab test sebanyak 34 orang, sementara pasien positif dari hasil rapid test sebanyak 20 orang.

"Lonjakannya lumayan tinggi karena sehari sebelumnya pasien positif konfirmasi tes swab hanya 16 orang. Maka PSBB perlu diterapkan," ujar Bagja.

Ia menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih tahap persiapan menuju penerapan PSBB. Penerapan itu mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pemkab Bandung Barat sudah seharusnya menerapkan PSBB.

"Harusnya dari kemarin sih. Kalau daerah diberikan kewenangan untuk PSBB sejak awal, tapi karena peraturannya bertahap maka kita mengikuti Gubernur. Akhirnya urgensinya terlihat setelah ada 54 orang positif baru layak diterapkan," tutur Bagja.