.webp)
Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi meminta Pemkab Sumedang melakukan validasi data masyarakat terdampak virus Corona. Pasalnya, jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial berbeda dengan kondisi di lapangan.
Menurut Rahmat, bantuan sosial berupa bahan pangan (Sembako) dan uang tunai yang rencananya akan digulirkan pekan depan oleh Pemprov Jabar untuk masyarakat Miskin Baru (Misbar) akibat pandemi COVID-19.
Dengan uang tunai sebesar Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulannya sangat rawan menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Sebab, sambung dia, masyarakat miskin baru yang didata oleh setiap pemerintah desa jumlahnya sangat banyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlahnya bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat dari rencana KK yang akan menerima bantuan," kata Rahmat Juliadi melalui pesan singkatnya, Selasa (14/4/2020).
Rahmat menilai, hal ini tentu akan membuat pusing aparat kewilayahan, mulai ditingkat RT atau RW, Kepala Desa, hingga Camat. Sebab, masyarakat yang minta dimasukkan ke dalam data yang akan menerima bantuan sangat banyak jumlahnya.
Maka tidak sedikit para ketua RT, RW dan kepala desa yang mendapat protes bahkan diancam oleh warganya sendiri yang merasa pendapatannya kurang akibat terdampak COVID-19 ini, karena mereka tidak dimasukkan ke dalam data penerima bantuan.
Apalagi, kata Rahmat, Gubernur Ridwan Kamil dalam pidatonya menyampaikan warga perantau yang tidak ber KTP Jawa Barat pun kalau mereka terdampak harus dimasukkan ke dalam data penerima bantuan.
"Hal ini akan menambah kebingungan dari para ketua RT atau RW dan Kepala Desa. Sebagai contoh, ada desa yang sudah mengajukan data lebih dari 500 KK, sedangkan yang akan menerima hanya sekitar 200 KK," ucap Rahmat.
"Tentu hal ini akan menjadi permasalahan baru dan gejolak masyarakat di tengah wabah COVID-19 ini jika Pemkab Sumedang tidak segera mengambil langkah antisipasi," tambah Rahmat.
Untuk itu Rahmat meminta Pemkab Sumedang untuk segera mengambil langkah strategis dengan melakukan validasi terhadap data masyarakat yang terdampak (miskin baru), antara data yang diusulkan oleh desa dengan data yang selama ini dimiliki oleh Pemkab, dalam hal ini Pemdes dan Dinas Sosial harus mencocokkan datanya.
"Saya mendesak Pemkab agar segera memutuskan mana saja dan berapa KK yang akan mendapat bantuan dari Pemprov dari tiap desanya," katanya.
Selain itu juga, Rahmat mengakui, saat ini Pemkab Sumedang tengah melakukan pergeseran anggaran melalui refocusing anggaran yang ada di semua SKPD untuk penaggulangan COVID-19.
"Anggaran pergeseran yang sudah disiapkan Pemkab Sumedang saat ini baru mencapai Rp 30 Miliar, dan Pemkab Sumedang berkomitmen untuk menyiapkan hingga sebesar Rp 60 Miliar. Saya cukup mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemkab Sumedang," tutur Rahmat.
Namun Rahmat melihat, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menaggulangi dampak sosial ini sangat besar, dan alokasi sebesar Rp 60 miliar yang direncanakan itu masih jauh dari memadai dalam penanganan kebutuhan masyarakat ini.
"Saya meminta Pemkab untuk terus mencari alternatif solusi untuk masalah ini, dan kami dari DPRD Sumedang sangat mendukung Pemkab untuk mengambil langkah langkah strategis dalam kebijakan anggaran ini," kata Rahmat
Badai Corona Hantam RI, Sri Mulyani Prediksi Skenario Terburuk:
(mud/mud)
