.webp)
Bupati Pangandaran memprotes peta sebaran virus Corona yang ditunjukkan oleh website pusat informasi dan komunikasi Covid-19 Jabar (Pikobar). Pasalnya, ada ketidaksesuaian antara data di website dengan data di lapangan sehingga membuat masyarakat resah.
Dalam peta tersebut disebutkan ada dua warga Pangandaran yang dinyatakan berstatus PDP (pasien dalam pengawasan). Padahal kedua orang tersebut masih berstatus ODP (orang dalam pemantauan).
Terkait hal itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat Berli Hamdani meminta maaf atas hal tersebut. Menurutnya, proses pembuatan Pikobar relatif singkat, sehingga website yang dioperasikan Pemprov Jabar itu masih dalam tahap penyempurnaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kita sedang berproses, ada beberapa kendala terkait keakuratan dan posisi data yang ditampilkan. Kita siapkan website ini dengan waktu relatif singkat," ucap Berli di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/3/2020).
Menurutnya situs Pikobar masih perlu dilengkapi, termasuk legenda atau keterangan simbol di dalam peta, maupun disclaimer jika ODP atau PDP di wilayah tertentu telah sembuh dari Corona. "Disclaimer itu bukan untuk menutupi informasi, dari sisi privasi kita hanya menampilkan sampai level kelurahan atau desa," katanya.
"Kalau ODP yang selesai diobservasi dan dinyatakan negatif itu harusnya hilang dari layar, tapi itu tidak. Itu yang dikomplain oleh kabupaten, dari segi teknis kita sedang memperbaiki. Saat ini ada dua kabupaten dan satu kota yang dikatakan cukup fatal, datanya kita entry-kan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Pikobar ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Beliau bilang akan mengirimkan tim untuk studi banding bagi daerah yang datanya masih blank," ujarnya.
(yum/mso)
