Bupati Pangandaran Protes Data Pikobar Jabar Soal Warganya PDP Corona

Pangandaran - Peta sebaran kasus Covid-19 yang dirilis oleh website pusat informasi dan komunikasi Covid-19 (Pikobar) Pemprov Jawa Barat membuat geger masyarakat Pangandaran.

Pasalnya di peta sebaran tersebut terdapat dua orang warga Pangandaran yang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP). Banyak warga yang mengaku kaget dengan data tersebut. Padahal berdasarkan data Pemkab Pangandaran, kedua orang tersebut masih berstatus orang dalam pengawasan (ODP).

"Dinas terkait sudah menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mengkonfirmasi kekeliruan tersebut. Kedua warga itu masih ODP, belum PDP," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, usai menggelar rapat koordinasi di aula kantor Sekretariat Daerah Pemkab Pangandaran, Senin (16/3/2020).

Jeje berharap kekeliruan di situs Pikobar itu segera direvisi karena telah menimbulkan keresahan dan memunculkan asumsi lain terhadap Pangandaran terkait masalah penyebaran Covid-19 ini.

Kedua warga itu menurut Jeje masih dipantau, belum menjadi pasien karena belum menunjukkan gejala. Jika sudah berstatus PDP idealnya yang bersangkutan sudah dirujuk.

Baca juga: Pandemi Corona, Bupati Cianjur: Kalau Sakit Jangan ke Masjid

Kedua orang dimaksud, yang pertama seorang laki-laki 42 tahun warga Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang dan yang kedua adalah perempuan 23 tahun warga Desa Sukahurip Kecamatan/Kabupaten Pangandaran.

"Keduanya merupakan TKI yang baru pulang dari Malaysia. Mereka dipantau karena sempat mengalami sakit di tenggorokan. Petugas kami setiap hari melakukan pemantauan," kata Jeje.

Pangandaran Masih Dibuka untuk Wisatawan

Sementara itu terkait aktivitas pariwisata di Pangandaran, Jeje menegaskan untuk sementara ini tidak dilakukan penutupan. Pangandaran masih terbuka untuk dikunjungi wisatawan. Pemkab masih berasumsi, Pangandaran masih aman dan masih memungkinkan didatangi wisatawan. "Tapi kita lakukan pemeriksaan kondisi pengunjung di hotel. Pihak pengelola hotel harus melengkapi diri dengan alat pemantau suhu," kata Jeje.

Jika ditemukan pasien yang sakit atau demam, pihak hotel diwajibkan melapor ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat. "Tapi kebijakan tetap membuka objek wisata ini bersifat fleksibel. Artinya seandainya besok lusa, eskalasi penyebaran semakin parah, tentu segera kami lockdown," kata Jeje.

Sementara itu acara rakor di aula kantor Setda diikuti oleh ratusan peserta. Aula penuh sesak oleh peserta, sementara untuk menekan risiko petugas Dinas Kesehatan memeriksa suhu tubuh peserta rapat. (ern/ern)