Sosialisasi RUU Omnibus Law Minim, Pengamat: Masyarakat Masih Bingung

Wisma Putra - detikNews
Senin, 02 Mar 2020 13:22 WIB
Diskusi RUU Omnibus Law di Bandung
Pengamat sebut masyarakat masih bingung soal RUU Omnibus Law (Foto: Wisma Putra)
Bandung -

Pemerintah Jokowi terlalu buru-buru membuat Rancangan Undangan-undang (RUU) Omnibus Law. Banyak masyarakat yang masih bingung mengenai Omnibus Law, pasalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum optimal.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Peneliti Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) Iman Soleh mengatakan, isu Omnibus Law muncul beberapa waktu lalu atau sejak pelantikan Presiden Jokowi periode kedua.

"Saya pikir hampir tidak ada perincian atau penjelasan secara rinci apa itu Omnibus Law. Bahwa RUU ini merupakan bantu loncatan super cepat, tapi ketika masyarakat, terutama kawan-kawan buruh belum memahami soal Omnibus Law," kata Iman dalam diskusi publik yang digelar Bahana Karya Insani di salah satu hotel di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (2/3/2020).

Menurutnya, dari nama pencetusan aturan ini sudah simpang siur. Pada awalnya, RUU ini dinamai RUU Cipta Lapangan Kerja, setelah melalui perundingan menjadi RUU Cipta kerja.

"Kepentingan ekonomi. Pemerintah Jokowi menilai kondisi ekonomi di Tahun 2020 ini akan cukup berat. Pemerintah merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang berdampak dengan permasalahan ekonomi, dan perlu menstabilkan. Menstabilkan apa? Kondisi investasi," ungkap dia.

Iman mengungkapkan, pandangan antara pengamat berbanding terbalik dengan pemikiran pemerintah Jokowi.

"Padahal menurut para pengamat, kondisi perekonomian pemerintah Jokowi sangat sehat dalam menjalankan roda ekonomi di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan yang lain, sehingga banyak pengamat yang menilai mengapa harus buat Omnibus law," ungkapnya.

Ia mempertanyakan apa yang menjadi dasar kepentingan pemerintah membuat RUU Omnibus Law ini. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat jarang dilakukan.

"Pemerintah dalam hal ini, jarang sekali melakukan sosialisasi soal Omnibus Law, baik pusat atau daerah. Selain itu, mekanisme yang dilakukan seolah tidak menyerap aspirasi warga, terutama buruh," jelasnya.

Ia menilai, dengan adanya masa reses bagi anggota DPR, ada kesempatan untuk menampung aspirasi atau masukan seluas-luasnya, sehingga ke depannya tidak mengedepankan kepentingan pengusaha, tapi kepentingan buruh.

"Negara, tidak memiliki niat menyengsarakan rakyatnya, tapi dalam proses politik ini akan menarik, maka negara harus aktif dalam memberikan pengetahuan soal RUU Omnibus Law ini," jelasnya.

Ketua Aliansi Buruh Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, dalam hal pembentukan RUU Omnibus Law aliansi buruh dan aliansi pekerja tidak dilibatkan. "Kami dari buruh pekerja sudah sepakat menolak RUU Omnibus Law," katanya.

"Serikat pekerja yang masuk ke tim 11 ini memang ditunjuk secara acak, nah ini memang kemarin sudah sepakat semua sudah keluar dengan kop suratnya masing-masing karena memang tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU Omnibus Law ini, itu hanya ditulis punggung masuk, masuk, masuk aja," ujarnya.

Pihaknya menuntut pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law itu, karena akan merugikan buruh.

"Kami dari kalangan buruh pekerja, khususnya di Jawa Barat dengan instruksi masing-masing di Tim 11 keluar, dengan menyisakan satu serikat. Semua sepakat dua tuntutan utama, kalau tidak dihapuskan Omnibus Law tapi keluarkan cluster tenaga kerjaan dari RUU Cipta kerja," pungkasnya.

Simak Video "Menkominfo Tak Ingin Asal Take Down Disinformasi 'Omnibus Law'"

[Gambas:Video 20detik]

(mud/mud)