.webp)
Gubenur Banten Wahidin Halim setuju agar Pemkab Serang menyerahkan sisa aset ke Pemkot Serang. Apalagi, persoalan lama antara dua daerah ini sudah mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga mengaku siap memediasi masalah tersebut.
"Kewajiban kita (memediasi), BPK sudah menegur supaya segera diambil alih masuk ke aset (Pemkot)," kata Wahidin Halim kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Rabu (26/2/2020).
Menurutnya, Pemkab Serang harus segera menyerahkan aset sesuai amanat Undang-undang 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Ia juga mengaku akan mengundang Bupati Serang soal sengketa aset yang berujung pembentukan panitia khusus (pansus) oleh DPRD Kota Serang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harusnya seperti itu (diserahkan), nanti akan kita undang bupati," ujarnya.
Masalah sengketa aset antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang berujung pada pembentukan pansus sengketa aset pada Kamis (13/2) lalu. Pansus mencatat ada total 227 aset berupa gedung dan tanah yang belum diserahkan oleh Pemkab Serang.
Selama ini, Pemkot Serang sendiri berkantor di tengah perumahan di Kawasan Serang Baru (KSB). Ada 5 kantor dinas yang mengontrak dan 9 kantor dinas yang dinilai tidak layak.
"Ada 173 gedung kantor, sisanya tanah. Ini penting semua karena 5 OPD (organisasi perangkat daerah) ngontrak seperti Dinsos, BPBD, Kesbangpol dan 9 OPD kantornya belum layak," kata pimpinan pansus aset Tb Ridwan Ahmad pada Kamis (13/2) lalu.
(mso/mso)
