Gubernur Bisa Pecat Wali Kota/Bupati di Draf Omnibus Law, Bima Arya Bereaksi

Erna Mardiana - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 11:19 WIB
Foto: Rifkianto Nugroho
Bandung - Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengenai kewenangan mendagri bisa memecat gubernur dan gubernur bisa memberhentikan bupati atau wali kota, mengundang reaksi. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan tidak sepakat dengan aturan itu.

"Saya kira Sistem hukum kita harus senapas dengan sistem politik dan pemerintahan kita. Desainnya harus saling menguatkan, bukan sebaliknya," ujarnya kepada detikcom, Rabu (22/1/2020).

Bima Arya menegaskan dengan sistem politik di Indonesia yang multipartai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, maka kewenangan dan kekuasaan pun akan terbagi.

"Omnibus law harus didesain dengan cermat agar tidak terjadi komplikasi pada sistem hukum dan politik pemerintahan kita, harus lebih berhati hati. Jangan sampai ada sistem yang kontradiktif dan melemahkan satu sama lain," tandasnya.

Menurut Bima Arya, selama ini mekanisme check and balance sudah dilakukan oleh dewan. "Sebetulnya mekanisme check and balance sudah ada dengan adanya hak dari DPRD, ada angket sampai interpelasi," tuturnya.

Namun itu pun, lanjut dia, tidak mudah seorang kepala daerah dipecat oleh dewan. "Harus betul-betul terbukti ada pelanggaran berat, bukan karena perbedaan politik atau orientasi kebijakan," tandas dia.

Terlebih saat ini kepala daerah di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Sama halnya dengan presiden, ketika dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak mudah mencabut mandatnya hanya karena persoalan politik.

"Jadi intinya pandangan saya berbeda dan tidak sepakat dengan rumusan tadi," tegasnya.

Sebelumnya, dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik diatur berbagai hal, salah satunya kepatuhan kepala daerah kepada presiden. Sebagaimana dikutip detikcom, Selasa (21/1), kepala daerah harus melaksanakan program strategis nasional.

Nah, bila kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional, bisa dikenai sanksi secara bertingkat. Dari yang paling ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," demikian bunyi pasal 520 ayat 3.

Pemecatan bupati/wali kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan gubernur dipecat oleh Menteri Dalam Negeri. (ern/mso)