.webp)
Hal itu diungkapkan Muhadjir saat berbicara di hadapan pada ibu dalam acara memperingati Hari Ibu di Gedung Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (21/12/2019).
Muhadjir mengatakan saat ini jumlah rumah tangga miskin di Indonesia mencapai 57 juta lebih. Sebanyak 94,4 persen masuk kategori rumah tangga sangat miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir mencontohkan salah satu hal yang bisa menciptakan keluarga miskin baru ini saat proses menuju pernikahan. Menurut dia, kebanyakan masyarakat memilih calon pasangan yang sepadan.
"Konyolnya ini kalau yang miskin cari jodoh, yang miskin juga kemudian menciptakan keluarga miskin baru. Dan itu di lapangan sudah terbukti. Jarang orang kaya cari menantu dari orang miskin. Atau yang miskin cari yang kaya, tidak mungkin. Karena itu ya sudah cari yang miskin sehingga melahirkan keluarga miskin. Dan ini harus dipotong, kalau tidak dipotong akan menggila ini jumlahnya keluarga miskin," tuturnya.
Karena itu, menurut Muhadjir, pemerintah pusat mencanangkan program bimbingan pranikah. Salah satunya ini agar tidak lahir lagi rumah tangga miskin di Indonesia.
Menurut Muhadjir, pembekalan terhadap para calon pengantin ini bukan hanya soal keagamaan atau reproduksi. Menurut dia, pembekalan pranikah ini mencakup urusan ekonomi calon keluarga baru.
Muhadjir mengatakan saat ini berdasarkan angka, setiap tahunnya ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia. 10 persen atau sebanyak 250 calon keluarga baru, berpotensi menjadi rumah tangga miskin.
"Itu yang akan menjadi fokus perhatian kita, 250 ribuan. Bagaimana mengatasinya? jadi setiap mereka akan menikah, harus ada semacam pelacakan, analisis seperti apa calon rumah tangganya. Di situlah akan ditangani kementerian terkait. Makanya tidak ada isu harus lulus, nggak ada. Ini menteri baru mempersulit orang nikah, justru kita memperlancar. Paling tidak memastikan mereka tidak akan salah dalam membangun keluarga itu," tuturnya.
Muhadjir menjelaskan untuk mencegah adanya rumah tangga miskin baru, dalam bimbingan pranikah, para calon keluarga akan diberi keterampilan. Sehingga saat nantinya setelah menikah, mereka memiliki penghasilan ekonomi yang cukup.
Bahkan, sambung dia, para calon pengantin yang memang belum memiliki keterampilan, akan mendapatkan fasilitas kartu prakerja.
"Kalau nanti ada pasangan yang punya potensi miskin itu, belum memiliki keterampilan, keahlian, maka dia bisa mendapatkan fasilitas namanya kartu pra kerja khusus calon pengantin. Kemudian mereka dilatih, ngambil pelatihan tapi yang melatih harus menjamin bahwa dia betul-betul bekerja. Biayanya diambil dari kartu prakerja. Mereka tidak bayar, presiden sudah menyetujui, biaya ini harus elastis tergantung pelatihannya. Kan ada yang murah dan mahal," ujar Muhadjir.
Baca juga: Publik Terbelah Tanggapi Sertifikat Pranikah |
Selain itu, bagi para calon keluarga yang belum memiliki penghasilan tetap, akan mendapatkan pelatihan agar bisa menjadi wiraswasta. Bahkan, mereka akan diberikan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
"Kemudian untuk calon pengantin yang belum memiliki penghasilan tetap, maka didorong menjadi wiraswasta. Di situ juga nanti mereka diberi akses untuk mendapatkan pelatihan di bidang bisnis yang akan digeluti kemudian dapat akses KUR khusus pengantin. Karena presiden juga akan menggulirkan KUR khusus salah satunya untuk pengantin," tutur Muhadjir.
Halaman 2 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
