PTUN Tolak Gugatan Warga Terdampak Pembangunan Rumah Deret Tamansari

Tri Ispranoto - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 15:25 WIB
(Foto: Tri Ispranoto/detikcom) PTUN Bandung tolak gugatan warga terdampak pembangunan rumah deret Tamansari.
Bandung - Majelis Hakim PTUN Bandung menolak gugatan warga terdampak pembangunan Rumah Deret Tamansari terkait izin lingkungan pembangunan dalam sidang yang digelar pada Kamis (19/12/2019).

Dalam amar putusannya, hakim menilai gugatan warga terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung tidak terbukti. Sebab semua izin telah terpenuhi dan sesuai dengan prosedur.
Hakim juga menilai tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan. Tergugat, kata hakim, sebelum menerbitkan izin lingkungan telah mengeluarkan Analis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Pengelola Lingkungan (RKL) dan telah melakukan sosialisasi bersama warga.

"Menyatakan, satu menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kedua penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 574 ribu. Menyatakan pokok sengketa, menolak gugatan penggugat seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Yarwan saat membacakan putusan.

Terkait putusan itu, Kepala Departemen Tanah dan Lingkungan LBH Bandung Gugun mengaku akan melakukan banding. Ia menilai hakim tidak konsisten terkait salah satu izin lingkungan dikeluarkan yaitu sertifikat kepemilikan lahan.
"Maka salah satu prasyarat yuridis harus ada sertifikat hak milik. Faktanya disampaikan majelis hakim bahwa tidak ada sertifikat hak milik yang diajukan DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan)Kota Bandung yang ada hanya surat itu aset daerah," katanya.

Gugun mengatakan, sosialisasi yang diklaim melibatkan masyarakat hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Itu juga, lanjut Gugun, hanya orang-orang yang diundang dan sudah menerima adanya pembangunan Rumah Deret Tamansari.

"Selama ini warga bertahan mereka meyakini apa yang dimiliki yaitu persil sama posisinya dengan yang dimiliki Pemkot hanya bukti surat. Majelis hakim mengatakan itu hanya surat keterangan yang dimiliki dan bukti segel," ucapnya.
Menurut Gugun, bukti segel yang dimiliki Pemkot Bandung tidak mengubah statusnya menjadi hak kepemilikan. Sebab berdasarkan Undang-Undang Agraria disebutkan hak itu yaitu hak milik, guna usaha dan bangunan.

"Dia (majelis hakim) hanya mempertimbangkan bahwa ini bisa dipersamakan atau ada hubungannya di persyaratan yuridisnya terkait kewajiban pemrakarsa. Seharusnya menyampaikan sertifikat hak milik, tapi ini hanya disampaikan bukti aset saja," ujar Gugun.

Simak Video "Polri Periksa Anggotanya Terkait Penggusuran di Tamansari"

[Gambas:Video 20detik]

(tro/mso)