Disnaker Jabar Harap Tak Ada Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMK

Mukhlis Dinillah - detikNews
Jumat, 13 Des 2019 14:03 WIB
Foto: iStock
Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar belum menerima pengajuan penangguhan Upah Minum Kabupaten/kota (UMK) 2020. Kepala Disnakertrans Jabar Ade Afriandi berharap ini sinyal positif perusahaan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan UMK 2020 pada 21 November 2019 dan perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketetapan tersebut bisa mengajukan penangguhan hingga 20 Desember 2019. Artinya tersisa tujuh hari bagi perusahaan ajukan penangguhan.


Ade mengatakan, Disnaker 27 kota dan kabupaten di Jabar tengah gencar menyosialisasikan UMK 2020 kepada seluruh perusahaan. Sekaligus memfasilitasi perusahaan yang mengajukan penangguhan upah.

"Kami belum dapat laporan (penangguhan UMK) yang saya tahu baru sosialisasi soal UMK. Terakhir 20 Desember untuk pengajuan, ada sisa 7 hari, kalau tidak ada ya itu harapan kami, berarti semua menjalankan ketetapan UMK 2020," kata Ade saat dihubungi, Jumat (13/12/2019).


Menurutnya tren perusahaan yang melakukan penangguhan UMK dalam dua tahun terakhir kebanyakan perusahaan garmen. Mereka sudah melakukan pembahasan masalah dan solusinya melalui task force dalam 100 hari pertama Ade bertugas.

"Selama dua tahun hal itu terjadi, dari data ternyata selama dua tahun terjadi down size, tutup operasi ada di garmen, dan itu tidak bisa dihindari,"ujar dia.

Dia menuturkan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam permohonan penangguhan UMK. Syaratnya berdasarkan Permenaker 231.


Dijelaskan Ade, perusahaan akan mengajukan penangguhan harus membuat kesepakatan dengan para pekerja. Kedua, laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik. Ketiga, orderan atau pesanan pembeli selama dua tahun terakhir.

"Sampai hari ini belum ada, masih sosialisasi oleh Disnaker kabupaten kota sedang berjalan. Kalau tidak ada pengajuan berarti semua mampu, berharap seperti itu," kata dia.

Sebanyak 53 perusahaan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur terkait dengan penangguhan UMK 2019. Ke-53 perusahaan yang disepakati dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar tersebut berasal dari 56 perusahaan telah mengajukan penangguhan. Namun tiga di antaranya mencabut pengajuan penangguhan UMK tersebut.




Tonton juga video Buruh Demo Tuntut Ridwan Kamil Hapus SK soal Penangguhan Upah:

[Gambas:Video 20detik]



(mud/tro)