RK mengatakan secara sistem pencegahan korupsi di Jabar sudah sangat memadai. Pemprov memiliki sistem Saber Pungli, e-Budgeting, dan lainnya yang bisa meminimalkan praktik korupsi.
"Kalau secara sistem, kami ada Saber Pungli, e-Budgeting, upaya teknis. Tapi, kalau orang-orangnya tidak berkomitmen, sistem canggih juga sama saja bohong. Jadi kembali lagi pada pribadi masing-masing," kata RK kepada wartawan di kantor Dishub Jabar, Kota Bandung, Senin (9/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya saya selalu mengingatkan kepala daerah agar memastikan integritas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi diprioritaskan. Nah, ini yang terus kita didorong," tutur dia.
Ia mengaku akan selalu berinovasi untuk menutup celah praktik rasuah di dalam pemerintahan. Termasuk menyempurnakan sistem yang sudah ada.
"Saya kira bukan soal nomor-nomornya (peringkat kepala daerah korupsi), di mana ada kekurangan, kita perbaiki. Ada positif, kita sempurnakan," ujar RK.
Pada 7 Oktober 2019, KPK merilis 119 kepala daerah yang menjadi 'pasien' sejak lembaga antirasuah tersebut berdiri. Sebanyak 14 kepala daerah di antaranya berasal dari Jabar.
Tonton juga video Jokowi Bahas Strategi Pemberantasan Korupsi:
(mud/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini