.webp)
Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan, pihaknya mempersilakan bila pendataan mengenai majelis taklim hanya sekadar database Kemenag. Namun, apabila pendataan itu diiringi dengan pengawasan dari pemerintah, dia menyebut hal itu akan mengganggu kebebasan beragama.
"Kalau sifatnya ini wajib mendaftar dalam pengertian untuk memiliki data, sah-sah saja. Tapi kalau itu disertai dengan rencana pengawasan atau pengetatan ini akan menimbulkan problem nanti. Ini masalah sensitif, nanti orang bisa saja mengkaitkan dengan kebebasan beragama, jadi terasa agak dibatasi," ucap Rafani kepada wartawan di Kantor MUI Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (5/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rafani menyatakan, aturan pendataan majelis taklim sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) tentang Majelis Taklim. Namun hal itu perlu dibarengi dengan penjelasan yang komprehensif. Sejauh ini, belum ada penjelasan komprehensif mengenai aturan itu dari Kemenag.
"Mestinya harus disertai dengan penjelasan yang lebih komprehensif, jangan hanya sekadar melempar wacana," katanya.
Menurut Rafani, penjabaran soal aturan itu diperlukan. Sebab, sejak kemarin MUI Jabar didatangi beberapa kelompok majelis taklim yang menanyakan soal aturan itu. Namun, dia tak bisa menjelaskan lantaran kebijakan itu dilakukan oleh pusat.
"Kemarin ada yang datang, cuma lebih kepada meminta penjelasan. Namun, kami tidak bisa memberikan penjelasan sebab itu kan kebijakan Kemenag," kata dia.
Simak juga video Ma'ruf Amin soal Standardisasi Dai MUI: Kompetensi Ini Penting!:
(dir/tro)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
