Tak Ingin Seperti BPJS, Netty Soroti Realisasi Kartu Pra Kerja

Cirebon - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyoroti rencana realisasi Kartu Pra-Kerja.

Netty tak ingin program Kartu Pra-Kerja hanya jadi isapan jempol belaka. Sebab, program tersebut merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Komisi IX masih membahas isu ini bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ini menyangkut janji kampanye Presiden dengan nilai sekitar Rp 10 triliun untuk 2 juta pengangguran," kata Netty dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Jokowi Mulai 'Gaji' Pengangguran Paling Lambat Februari 2020

Politikus PKS itu mengingatkan pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk menuntaskan masalah pengangguran. Menurutnya, sasaran untuk program kartu Pra-Kerja harus jelas.

"Kita tahu APBN 2019 itu defisit Rp 199 triliun. Jadi pemerintah harus transparan. Anggaran besar kalau berdampak positif dan berkorelasi menyelesaikan pengangguran pasti akan kami dukung. Tapi sekecil apa pun anggaran, kalau terjadi inefisiensi dan terjadi kebocoran, tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Jangan sampai cita-cita baik dalam implementasinya malah menimbulkan persoalan baru," katanya.

"Saya juga ingin menanyakan dan memastikan siapa sebetulnya penerima manfaat Kartu Pra-Kerja ini. Jangan sampai terjadi kisruh seperti di BPJS. Banyak orang yang harusnya masuk penerima bantuan iuran (PBI) tapi tidak masuk," ucap Netty.

Baca juga: Cegah Paparan Radikalisme, Pemerintah Diminta Gaet Influencer Macam Awkarin

Lebih lanjut, Netty menjelaskan, sejatinya Kartu Pra-Kerja merupakan program yang positif bagi para pencari kerja, khususnya di Cirebon. Perwujudan Kartu Pra-Kerja tersebut bisa berbentuk pemberian program pelatihan atau pembekalan kerja yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

"BLK juga harus direvitalisasi. Termasuk bagaimana menajamkan orientasi BLK. Banyak yang mati suri, jangan sampai juga pelatihan di BLK tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada," ucapnya.

Baca juga: Pledge United, Hapus Diskriminasi Gender Melalui Sepakbola

Ia juga meminta pelatihan kerja itu disesuaikan dengan perkembangan Revolusi 4.0. Selain itu, Netty mendorong agar Pemkab Cirebon membuat regulasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

"Ini perlu political will dari Pemkab Cirebon guna mendorong dunia industri dan bisnis, memperhatikan warga sekitar untuk direkrut sebagai pekerja," kata Netty.




Tonton juga video 5 Kesepakatan PKS-Berkarya, Tolak Kenaikan BPJS-Persekusi Ulama:

[Gambas:Video 20detik]

(tro/tro)