Wacana Pemangkasan Eselon, Wawali Bandung: Camat dan Lurah Bagaimana

Wacana Pemangkasan Eselon, Wawali Bandung: Camat dan Lurah Bagaimana

Mochamad Solehudin - detikNews
Rabu, 13 Nov 2019 16:10 WIB
Wawali Bandung Yana Mulyana (Mochamad Solehudin/detikcom)
Wawali Bandung Yana Mulyana (Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ikut menanggapi rencana pemerintah pusat menghilangkan jabatan eselon III dan IV demi memangkas sistem birokrasi. Menurutnya, rencana itu harus dikaji secara matang sebelum diterapkan di tingkat daerah.

"Tidak bisa membayangkan penerapan di daerah. Camat dan lurah bagaimana kalau menjadi fungsional nggak punya eselon," kata Yana di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Rabu (13/11/2019).


Dia berharap rencana tersebut dikaji. Sebab, menurutnya, kondisi di level pusat atau tingkat kementerian berbeda dengan daerah. "Mengharap perlu kajian. Kalau kementerian bisa saja, kalau daerah bagaimana. Ada persoalan tersendiri penerapan daerah," ucapnya.

Yana mengatakan pemangkasan jabatan merupakan niat baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan birokrasi. Tapi perlu diperhatikan dinamika yang mungkin terjadi di level daerah apabila rencana tersebut diterapkan.

"Memahami niat Presiden guna menyederhanakan. Kalau pemerintah pusat dan kementerian bisa saja. (Atau) bisa saja kalau ada pengecualian bagi camat dan lurah. (Tapi) kita mah ikut saja," ujarnya.


Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung Yayan Ahmad Brillyana menambahkan, sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

"Kita harus melakukan pengukuran ulang, selain kelas jabatan. Perlu ada kajian lagi. Menantikan julklak (petunjuk pelaksana) juknis (petunjuk teknis). Baru pengumuman awal saja," katanya.


Menurutnya, saat ini rencana tersebut masih diujicobakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Hasil sosialisasi dari pemerintah pusat sebulan lalu, uji coba di KemenPAN-RB dipertahankan dua level," ucapnya.

Dia menuturkan, apabila kebijakan ini akan diterapkan, tentu cukup berat. Karena perlu memindahkan jabatan struktural ke fungsional dan perubahan skema TKD. "Pemetaan dulu, mana yang bisa kita hapuskan, mana yang tidak," ujarnya.


Simak juga video "Pangkas Struktur Eselon, Jokowi: Bukan Memotong Pendapatan" :

[Gambas:Video 20detik]

(mso/tro)