Setiap 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Namun, massa menilai saat ini masih banyak kesewenang-wenangan oknum pemerintah baik di nasional maupun daerah dalam menjalankan amanah. Hal ini tidak selaras dengan nilai semangat pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
"Maka dari itu Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya bermaksud ingin menyuarakan semangat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ujar perwakilan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa STAI Al Maarif Lukman Nul Hakim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam tuntutannya, mahasiswa secara tegas menolak adanya kenaikan iuran BPJS. Mengingat 60 persen pengguna BPJS adalah masyarakat miskin. Mahasiswa juga menuntut Pemkab Ciamis dan DPRD Ciamis untuk serius menanggulangi angka kemiskinan.
"Kami menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Menuntut pemerintah eksekutif dan legislatif untuk serius menanggulangi angka kemiskinan di Ciamis," ucap Lukman.
"Menuntut pemerintah eksekutif dan legislatif untuk meninjau ulang dan meminta kejelasan anggaran penyediaan makan dan minum sebesar Rp 2,9 miliar di Raperda APBD, nota keuangan Raperda APBD 2020 yang melebihi batas rancangan PPAS 2020 sebesar Rp 2 miliar," ucapnya.
![]() |
"Soal BPJS kita sepakat, karena kita pun dalam tanda petik jadi korban juga. Hutang BPJS kesehatan ke RSUD Ciamis mencapai Rp 30 miliar. Sementara masyarakat harus tetap dilayani, obat harus tersedia dan lainnya. Upaya kita akan mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga supaya masyarakat bisa terlayani," ujar Yana.
Terkait dengan anggaran Pemkab Ciamis, semakin hari semakin sehat. Belanja pegawai lebih kecil dibanding belanja langsung. Belanja pegawai saat ini 42 persen, sedangkan pembangunan 58 persen.
"Ini bentuk komitmen kami lebih memprioritaskan pembangunan masyarakat. Anggaran pembangunan akan lebih besar," ucapnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini