Protes Jumlah Pimpinan DPRD Jabar, Demokrat Surati Jokowi

Bandung - DPRD Jabar sempat mengusulkan adanya penambahan formasi kursi pimpinan menjadi enam orang, terdiri dari satu ketua dan lima wakil. Namun tampaknya usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Sebab, dalam pelantikan pimpinan DPRD Jabar yang digelar, Kamis (3/10/2019), hanya ada lima politisi yang ditunjuk untuk mengisi posisi ketua dan wakil ketua. Pertama ada nama Taufik Hidayat dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Jabar.

Kemudian untuk posisi wakil ketua yaitu Achmad Ru'yat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ineu Purwadewi Sundari (PDIP), Ade Barkah (Golkar) dan Oleh Soleh (PKB).

Ketua Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyu Wijaya menuturkan partainya yang mengusulkan adanya penambahan formasi pimpinan dewan. Hal itu untuk mengakomodir adanya penambahan jumlah kursi di DPRD Jabar dari 100 menjadi 120.

Baca juga: Taufik Hidayat dari Gerindra Dilantik Jadi Ketua DPRD Jabar

Secara aturan, menurut dia, penambahan jumlah pimpinan ini harusnya dimungkinkan. Bahkan usulan tersebut sempat dikaji oleh sejumlah pakar. "Mengundang pakar, agar kemungkinan (penambahan pimpinan) itu dibuka. Secara administrasi negara itu bisa," kata Asep di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/10/2019).

Tak disetujuinya penambahan pimpinan ini, menurut Asep, secara tak langsung pihak Kemendagri tidak mengakui 20 anggota DPRD Jabar yang ada. Karena saat ini DPRD Jabar hanya dipimpin lima pimpinan.

"Kondisi lima ini bukan bicara Partai Demokrat. Partai Demokrat bicara nasib 20 orang yang tidak ditampung dengan lima pimpinan. Karena dalam UU itu mengatur hanya 85-100 (anggota DPRD) itu lima orang (pimpinan). Diam-diam bahkan terang benderang Kemendagri tidak mengakui 20 orang itu," tuturnya.

Baca juga: Emak-emak Demo di DPRD Jabar Tuntut RUU PKS Segera Disahkan

Protes soal jumlah pimpinan DPRD Jabar tersebut, pihaknya akan menyampaikan keberatan kepada Presiden Joko Widodo. Asep ingin berjuang agar semua anggota DPRD Jabar terakomodir. Bukan semata untuk kepentingan Demokrat.

"Mekanisme administrasi negara akan melakukan keberatan kepada pembuat keputusan di atasnya. Siapa? Presiden, ya kami ke sana berkirim surat. Harus begitu mekanismenya. Seluruh mekanisme ikhtiar akan lakukan. Agar 120 itu dilegitimasi secara kokoh oleh Kemendagri," ujar Asep.


Jokowi-JK Hingga Megawati Hadiri Pelantikan Anggota DPR 2019-2024:

(mso/bbn)