Setahun Oded-Yana, Survei IPRC: Kemacetan Belum Bisa Diselesaikan

Bandung - Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial-Yana Mulyana dinilai masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Salah satunya kemacetan yang hingga kini belum terlihat solusi nyata.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Politics Research and Consultaning (IPRC) kepada 440 responden melalui multistage random sampling dengan margin of error rata-rata sebesar 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: 209 Tahun Kota Bandung, Kemacetan Masih Jadi Sorotan

Dalam survei tersebut terlihat masalah kemacetan dinilai menjadi problem yang harus ditangani segera oleh Pemkot Bandung dengan jumlah 28 persen. Setelah itu, warga juga mengeluhkan penanganan harga kebutuhan pokok 13,3 persen dan sampah 7,6 persen.

Kemudian masalah lapangan pekerjaan sulit sebesar 5 persen, banjir 5 persen, kondisi ekonomi sulit 4,1 persen. Selanjutnya masalah kemiskinan tinggi dinilai perlu mendapat penanganan cepat sebesar 3,7 persen dan air bersih terbatas 3 persen.

Direktur IPRC Firman Manan menuturkan, sebagai kota besar kemacetan memang menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan di Kota Bandung. Dari tahun ke tahun kemacetan selalu menjadi warna dalam perjalanan kota ini.

"Sampai hari ini (satu tahun Oded-Yana) memang (kemacetan) belum bisa diselesaikan," kata Firman dalam diskusi satu tahun Oded-Yana di Hotel Amarosa, Kota Bandung, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Pemkot Bandung Kembali Godok Proyek Monorel

Sementara itu, akademisi Fisip dan juga Dosen Ilmu Pemerintahan Unpad Idil Akbar menuturkan, sebelum Oded-Yana memimpin Kota Bandung, di masa pemerintahan Ridwan Kamil-Oded sebetulnya telah banyak rencana pembangunan yang disiapkan. Khususnya untuk mengatasi masalah kemacetan.

Misalnya saja memperbanyak transportasi umum, pembuatan underpass di sekitar Cileunyi-Cibiru. Namun sayang berbagai rencana itu kurang berjalan optimal sehingga belum bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan kemacetan.

Untuk itu, dia mendorong Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Oded untuk bisa meneruskan program pembangunan yang sudah disiapkan. Atau meneruskan pembangunan.

"Dalam setiap program untuk mengurai kemacetan pasti akan ada pembebasan lahan juga. Ini memang konsekuensi ketika ingin membuat mobilitas masyarakat lebih nyaman," ucapnya.

Baca juga: Tahun 2020, Kamu Bisa Wisata di Dalam Gedung Sate

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Polhukan PKS Yugi Sukriana mengatakan, Pemkot Bandung telah berusaha menyiapkan berbagai upaya untuk menyelesaikan kemacetan. Misalnya saja, Pemkot dengan Pemprov Jabar dalam pembangunan dua jembatan layang.

Bukan hanya itu, Pemkot juga melakukan upaya rekayasa lalu lintas di sejumlah titik. Hanya memang sejauh ini belum berjalan optimal karena masih terjadi titik-titik kepadatan.

"Jadi memang opsinya itu pengurangan jumlah kendaraan, penambangan kapasitas jalan, atau rekayasa jalan," ujarnya. (mso/tro)