Oded menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan memberatkan masyarakat. Sejumlah pihak, terutama para buruh, telah menyampaikan penolakannya mengenai kenaikan iuran BPJS tersebut.
"Wali Kota mah hayangna tong naik atuh (inginnya jangan naik). Karunya, beurat (kasihan, berat)," kata Oded di Bandung, Kamis (5/9/2019).
Menurutnya, kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, sehingga idealnya tidak ada kenaikan iuran dari program jaminan kesehatan nasional itu.
Meski begitu, Oded mengatakan, kenaikan iuran merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa mengikuti arahan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Idealnya, kita mah (minta iuran) jangan naik. Tapi ini kebijakan pusat, pusat punya pertimbangan," ujarnya.
Dihubungi terpisah, ketua sementara DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi menyampaikan hal yang sama. Dia tidak sepakat dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan.
"Saya rasa hak rakyat untuk menolak hal tersebut (kenaikan iuran BPJS)," katanya.
