Sidang Korupsi Jembatan Cisinga Tasik Tunggu Analisis Jaksa

Bandung - Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih menunggu hasil analisis jaksa penuntut umum (JPU). Berkas perkara masih dalam tahap penelitian tim JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar sekaligus menyiapkan dakwaan.

"Mengenai kasus yang Cisinga, berkas perkaranya dari penyidik sudah diserahkan ke penuntut umum. Artinya, sudah tahap satu untuk ke pengadilan. Sekarang berkas perkaranya sedang diteliti oleh penuntut umum," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Kejati Jabar Tahan 5 Tersangka Korupsi Jembatan Cisinga Tasikmalaya

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari kelimanya, tiga pejabat di Pemkab Tasikmalaya dan dua orang pihak swasta.

Kelimanya adalah BA (Kepala Dinas PUPS Kabupaten Tasikmalaya), RR (pejabat pelaksana teknis kegiatan), MM (pejabat teknis), serta DS dan IP dari pihak swasta.

Abdul menuturkan proses penelitian berkas oleh JPU sendiri memang membutuhkan waktu 14 hari. Bila berkas dinyatakan sudah lengkap dan sesuai, JPU akan segera melimpahkan berkas dan tersangka ke pengadilan untuk dilakukan sidang.

"Karena berkas perkara ini terbatas waktunya, hanya 14 hari, kita upayakan secepatnya untuk dilimpahkan ke pengadilan," kata Abdul.

Kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat. Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018.

Baca juga: Kasus Korupsi Jembatan Cisinga Tasikmalaya Segera Disidang

Dia menjelaskan kasus itu terjadi pada 2017. Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, dengan nilai anggaran Rp 25 miliar.

Dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada markup biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan aturan.

Dari proses penyelidikan dan analisis ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nilai nominal anggaran lebih dari Rp 4 miliar. Nilai tersebut termasuk kerugian negara atas kasus ini.



Tonton video Jokowi soal Korupsi, Menkum: Pencegahan Harus dari Sistem:

[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)