10 Pimpinan Parpol Jabar Desak Moratorium Pemekaran Wilayah Dicabut

Pimpinan parpol Jabar mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran wilayah. (Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)

Bandung - Sepuluh pimpinan partai politik pemilik kursi di DPRD Jabar bertemu membahas pembangunan di Jabar. Mereka sepakat mendorong realisasi daerah otonomi baru dengan mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium yang tengah berlangsung.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor DPW PKB Jabar di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019). Sepuluh pimpinan parpol yang hadir dalam pertemuan ini PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, Perindo, PKB dan Golkar.

"Sebagai dukungan percepatan untuk pembangunan Jabar, semua parpol sepakat meminta secepatnya pemerintah pusat mencabut moratorium daerah otonomi baru Jabar," kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda kepada wartawan usai pertemuan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPD Golkar Jabar MQ Iswara mengatakan berdasarkan kajian ahli dalam 10 tahun ke depan, Jabar seharusnya memiliki 40 kabupaten/kota. Namun, nyatanya saat ini baru memiliki 27 kabupaten/kota dari hampir 50 juta penduduk.

"Hasil kajian ahli menang idealnya 40 wilayah. Jatim saja yang penduduk 40 juta punya 38 wilayah. Saat ini pengajuan baru 6 wilayah DOB di Jabar dari 15 target," ucap Iswara di tempat yang sama.

Pihaknya mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB khusus Jabar. Sebab sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar membutuhkan pemekaran wilayah.

Menurutnya dengan adanya DOB, pelayanan publik bisa lebih maksimal. Selain itu, kata dia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa ikut meningkat.

"Semua parpol sepakat kalau terbentuk pelayanan publik bisa cepat. DAK dan DAU bisa meningkat dan mempengaruhi kesejahteraan warga Jabar," ujar Iswara.

Simak juga video Kabinet Baru Jokowi 45% Parpol, Golkar: Insya Allah Masuk:

[Gambas:Video 20detik]

(mud/tro)