SMK 'Penyumbang' Pengangguran akan Dibubarkan, Ini Kata Disdik Jabar

Bandung - Pemprov Jabar berencana mengevaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena menjadi 'penyumbang' tingkat pengangguran terbuka terbesar. Evaluasi tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri di wilayah masing-masing

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Dewi Sartika mengatakan tujuan utama evaluasi SMK ini untuk mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terlebih dengan adanya proyeksi kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah.

"Artinya kalau kawasan ekonomi harus ditunjang oleh SDM mumpuni, kita ingin yang kerja di sana warga jabar. Pak gubernur menyampaikan coba SMK harus sudah dievaluasi. Evaluasi itu agar link and match dengan dunia industri," kata Dewi di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Pertimbangkan Bubarkan SMK 'Penyumbang' Pengangguran di Jabar

Menurutnya, kebutuhan industri yang beragam dari masing-masing wilayah, dunia pendidikan juga harus mau menyesuaikan. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara operasional industri.

"Sekarang contoh akuntansi, banyak kompetensinya, muridnya juga banyak. Tapi kan sekarang akuntansi sudah pakai digital. Artinya kita harus sudah merevitalisasi yang akuntansi, kita ubah menjadi sesuai dengan industri berkembang misalnya manufaktur," tutur Dewi.

Ia juga mencontohkan Sukabumi yang banyak terdapat SMK pertanian. Namun, nyatanya saat ini industri manufaktur di kawasan tersebut juga berkembang pesat. Hal itu tidak didorong ketersediaan SDM khususnya lulusan SMK.

"Artinya kita harus ubah, jangan lagi terlalu banyak pertanian di sana. Karena ubah kejuruan itu boleh. Itulah kenapa banyak pengangguran, karena lulusannya gak nyambung dengan kebutuhan industri," ucapnya.

"Termasuk juga di Kota Bandung. Banyak dibutuhkannya jasa pariwisata dan perhotelan. Kita dorong di luar itu ke sana," Dewi menambahkan.

Baca juga: Ridwan Kamil Bentuk Tim Pencari Anak Putus Sekolah

Menurut dia, mengevaluasi sistem pendidikan SMK membutuhkan waktu cukup panjangan. Karena pemerintah harus menyiapkan aturan, kurikulum, infrastruktur hingga tenaga pengajar profesional.

"Biar lebih efektif, efisien sesuai dengan arah pembangunan masing-masing wilayah. Kalau diubah kita perlu SDM pengajar kan, kita minta dari dunia industri," ujar Dewi.


(mud/bbn)