detikNews
Kamis 04 Juli 2019, 13:21 WIB

Penggugat Menteri Bantah Berambisi Jadi Rektor Unpad

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Penggugat Menteri Bantah Berambisi Jadi Rektor Unpad Kampus Unpad (Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung - Atip Latipulhayat, calon rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), membawa kisruh pemilihan rektor (pilrek) ulang ke meja hijau. Atip melalui pengacaranya membantah bila gugatan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) itu sebagai ambisi Atip jadi rektor.

Atip guru besar Fakultas Hukum itu merupakan calon rektor sejak awal Pilrek dimulai. Dari 8 calon, Atip lolos hingga tiga besar bersama Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dan Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Namun, saat tiga besar ini, mulai muncul kisruh. MWA menggelar rapat pleno yang kemudian memutuskan untuk pemilihan rektor ulang. Pemilihan ulang itu dilakukan berdasarkan instruksi Menristekdikti.


Hingga akhirnya, Atip melalui advokat alumni Padjadjaran menggugat perdata MWA dan Menristekdikti. Kuasa hukum Atip, Rendi Anggara Putra membantah bila gugatan ini merupakan ambisi dari Atip.

"Tidak (bukan ambisi). Klien kami Prof Atip ini sudah bilang, demi Unpad saya jadi rektor jadilah rektor. Tapi kalau demi Unpad nggak jadi rektor, ya nggak perlu jadi. Gugatan ini bukan untuk jadi rektor," kata Rendi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (4/7/2019).

Rendi menyatakan kliennya itu tak masalah bila tidak terpilih sebagai rektor Unpad. Asalkan, sambung dia, proses pemilihan sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

"Kan ada tiga calon di grand final, kalau Pak Atip nggak qualified, pilihlah dua calon lain, pak Atip nggak masalah. Tapi ini tiba-tiba diulang tidak ada dasar hukum. Kalau pak Atip dari tiga itu nggak terpilih, ya pilihlah dari dua. Satu di diskualifikasi dia nggak masalah, dia nggak akan gugat. Tapi ketika diulang saat sudah masuk grand final, itu jadi pertanyaan," tutur Rendi.


Ia menyatakan keputusan rapat pleno MWA untuk melakukan pemilihan ulang ini tidak memiliki dasar hukum. Menurut Rendi, meski ada instruksi dari Menristekdikti, hal itu tak sepatutnya dilaksanakan.

"Unpad ini PTNBH yang mana status hukumnya peraturan pemerintah. Kalau ada peraturan-peraturan di bawah aturan pemerintah, patut dikesampingkan. Kalau ada undang-undang, kalau ada sengketa diambil alih Menristekdikti ada ga aturannya? Kalau nggak ada ya nggak boleh. Karena sudah PTNBH, sudah lepas dari Menristekdikti," ujarnya.


Sebab, menurut Rendi, Menristekdikti hanya memiliki 35 persen suara dalam pilrek ini. Sementara suara mayoritas sebanyak 65 persen dimiliki oleh MWA.

"Menristek memang sama-sama punya suara. Orang yang cuma punya suara 35 persen (Menristekdikti), masa bisa mempengaruhi 65 persen (MWA)? Kan nggak mungkin," ucap Rendi

Simak Video "Dari Bandung, Mahasiswa Unpad Demo di Gedung Kominfo"
[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com