Jumat 14 Juni 2019, 13:32 WIB
Temuan BPK Rp 26 M, Inspektorat Jabar: Ini Karena Pola Pemeriksaan Beda
Gedung Sate/Foto: Mochamad Solehudin
Bandung -
Kepala Inspektorat Jabar Ferry Sofwan mengakui adanya temuan BPK sebesar Rp 26 miliar yang harus dikembalikan oleh Pemprov Jabar. Temuan tersebut menurutnya karena pemeriksaan keuangan tahun ini polanya berbeda.
Temuan Rp 26 miliar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 itu berasal dari Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (DBPR) Rp 20 miliar dan Rp 6 miliar tersebar di Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dispenda, dan Dinas Pendidikan.
"Jadi nampaknya dapat informasi dari Bina Marga ada pola pemeriksaan berbeda, kemudian aktivitas di Bina Marga didapati angka-angka (temuan) seperti tadi," kata Ferry saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (14/6/2019).
Menurutnya pola pemeriksaan tahun ini lebih mendalam dan berbeda dari sebelumnya. Sehingga, sambung dia, terjadi perbedaan persepsi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan petugas dari BPK.
"Ada beda persepsi pemahaman, karena pola pemeriksaan baru. Ini posisi Jabar sebelumnya sudah WTP 7 kali, itu pada posisi 8 kali ini harus naik kelas, pemeriksaan lebih detail, dalam," ungkap dia.
Ia menuturkan temuan BPK pada LKDP TA 2018 yaitu kelebihan bayar pada proyek pengerjaan jalan dan tingginya harga satuan komponen-komponen saat proses lelang sebelum pengerjaan.
"Dari pada pihak ketiga menyanggupi bisa menyelesaikan hal-hal terkait kekurangan volume kelebihan bayar. Kita juga komitmen akan mengembalikannya," tutur dia.
Ferry mengaku akan mensosialisasikan pola pemeriksaan terbaru dari BPK. Sehingga, ke depan tidak ada lagi perbedaan persepsi antara OPD dengan petugas dari BPK saat proses pemeriksaan.
"Nah ini yang perlu mendapat sosialisasi lagi lebih lanjut ke depan. Kami sebagai mitra kerja BPK, menyampaikan ke teman-teman OPD," ujar Ferry.
(mud/ern)
Temuan Rp 26 miliar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 itu berasal dari Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (DBPR) Rp 20 miliar dan Rp 6 miliar tersebar di Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dispenda, dan Dinas Pendidikan.
"Jadi nampaknya dapat informasi dari Bina Marga ada pola pemeriksaan berbeda, kemudian aktivitas di Bina Marga didapati angka-angka (temuan) seperti tadi," kata Ferry saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (14/6/2019).
Menurutnya pola pemeriksaan tahun ini lebih mendalam dan berbeda dari sebelumnya. Sehingga, sambung dia, terjadi perbedaan persepsi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan petugas dari BPK.
"Ada beda persepsi pemahaman, karena pola pemeriksaan baru. Ini posisi Jabar sebelumnya sudah WTP 7 kali, itu pada posisi 8 kali ini harus naik kelas, pemeriksaan lebih detail, dalam," ungkap dia.
Ia menuturkan temuan BPK pada LKDP TA 2018 yaitu kelebihan bayar pada proyek pengerjaan jalan dan tingginya harga satuan komponen-komponen saat proses lelang sebelum pengerjaan.
"Dari pada pihak ketiga menyanggupi bisa menyelesaikan hal-hal terkait kekurangan volume kelebihan bayar. Kita juga komitmen akan mengembalikannya," tutur dia.
Ferry mengaku akan mensosialisasikan pola pemeriksaan terbaru dari BPK. Sehingga, ke depan tidak ada lagi perbedaan persepsi antara OPD dengan petugas dari BPK saat proses pemeriksaan.
"Nah ini yang perlu mendapat sosialisasi lagi lebih lanjut ke depan. Kami sebagai mitra kerja BPK, menyampaikan ke teman-teman OPD," ujar Ferry.
(mud/ern)
