Banyak KPPS Meninggal, Golkar Jabar Minta Evaluasi Pemilu 2019

Tri Ispranoto - detikNews
Sabtu, 20 Apr 2019 12:25 WIB
Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. (Foto: Luthfiana Awaluddin/detikcom)
Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. (Foto: Luthfiana Awaluddin/detikcom)
Bandung - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap Pemilu serentak 2019. Seperti diketahui pemilu kali ini menggabungkan Pilpres, Pileg (Kota/Kabupaten, Provinsi dan DPR RI) dan DPD RI.

Usulan itu, kata Dedi, berawal dari sejumlah persoalan yang muncul saat gelaran pemilu. Salah satunya adalah banyak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal saat dan usai bertugas karena kelelahan atau sakit.

"Banyak petugas KPPS yang meninggal. Ini tentu saja butuh sikap yang serius dari pemerintah. Setelah proses pemilu ini selesai, harus dievaluasi segera," ujar Dedi, Sabtu (20/4/2019).


Dedi menilai hal tersebut mencerminkan bahwa proses Pemilu 2019 sangat panjang dan melelahkan. Tak terkecuali saat waktu pencoblosan Rabu 17 April lalu. "Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam," ujarnya.

Menurutnya sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak TPS yang selesai dini hari bahkan keesokan harinya. Belum lagi jika nantinya ada pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.


Tak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut menurutnya melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang juga menjadi tim sukses kampanye presiden. "Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus Pilpres terus Pileg. Konsentrasi bisa terpecah," katanya.

Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019, menurut Dedi menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat. "Pemilu harus dibuat se-rileks mungkin bagi seluruh pihak," ujarnya. (tro/bbn)